Jakarta, SAWIT INDONESIA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menghadiri undangan makan siang di Istana Kepresidenan Jakarta dengan membawa sejumlah map berisi dokumen terkait dugaan manipulasi harga ekspor minyak sawit mentah (CPO) oleh beberapa perusahaan besar.
Purbaya mengatakan dokumen tersebut sengaja dibawanya sebagai antisipasi apabila Presiden Prabowo Subianto meminta penjelasan langsung mengenai persoalan tersebut.
“Ini jaga-jaga aja biar kalau ditanya bisa jawab. Ini ada beberapa catatan perusahaan CPO yang mana yang lakukan manipulasi harga. Jadi kalau ditanya saya akan jawab,” kata Purbaya di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (21 Mei 2026).
Di hadapan awak media, Purbaya bahkan sempat menunjukkan sejumlah lembar dokumen berisi grafik dan data terkait dugaan praktik manipulasi ekspor tersebut. Laporan itu kemudian dibawanya dalam rapat terbatas bersama Presiden Prabowo dan sejumlah menteri di Istana Negara.
Menurut Purbaya, data yang dimiliki pemerintah memperkuat dugaan adanya praktik manipulasi harga ekspor yang selama ini dicurigai terjadi di sektor sawit.
“Laporan. Pokoknya itu memperkuat dugaan beliau selama ini kan bahwasannya memang ada seperti itu, dan itu datanya kan sangat kuat sekali,” ujarnya saat ditanya mengenai respons Presiden setelah menerima laporan tersebut.
Ia menjelaskan, penertiban tata kelola industri sawit yang sedang dilakukan pemerintah diyakini akan berdampak positif terhadap penerimaan negara dari sektor ekspor sekaligus meningkatkan nilai perusahaan.
“Itu akan berdampak ke nilai perusahaan itu. Karena sebelumnya dia dimainkan pemiliknya, sekarang nggak bisa dia akan masuk ke perusahaan itu ekspor itu,” kata Purbaya.
Lebih lanjut, Purbaya mengungkapkan pihaknya bersama Kejaksaan Agung dan BPKP tengah menghitung ulang nilai ekspor dari 10 perusahaan yang diduga melakukan praktik under invoicing dalam beberapa tahun terakhir.
“Kalau sekarang rugi seperti itu kan berarti praktik ini biasa. Kami tunggu laporan seperti apa tapi tim sudah jalan 2-3 bulan lalu,” ujarnya.
Sebelum rapat berlangsung, Purbaya mengaku telah membawa laporan mengenai 10 perusahaan besar yang diduga melakukan under invoicing. Ia juga memperlihatkan map berisi hasil pengecekan acak terhadap tiga pengapalan dari 10 perusahaan sektor kelapa sawit tersebut.
“Mereka kelihatan sekali melakukan manipulasi harga ekspor ke Amerika Serikat. Cukup signifikan tuh ya,” kata Purbaya sambil menunjukkan dokumen kepada wartawan.
Ia menjelaskan, nilai ekspor yang tercatat di Indonesia jauh lebih rendah dibandingkan nilai impor yang dibayarkan oleh pembeli di Amerika Serikat.
“Jadi harganya di sini berapa itu cuma seperempat atau sepertiga apa yang ada di AS. Jadi income-nya rendah kan. Di sini jadi saya rugi banyak,” katanya.
Meski enggan menyebut nama perusahaan, Purbaya membeberkan adanya selisih nilai yang cukup besar antara data ekspor dan impor.
“Ada satu perusahaan di sini ekspornya US,6 juta sedangkan harga yang dibayarkan pengimpor di AS US,2 juta. Jadi 57% bedanya,” ungkapnya.
Ia juga mengungkap temuan lain dengan selisih yang lebih besar.
“Ada yang lebih gila lagi satu perusahaan lagi di sini ekspornya US,44 juta di sana (impor) US jutaan. Berubah harganya 200%, kita mau deteksi kapal per kapal jadi itu yang saya laporkan kalau ditanya,” kata Purbaya.
