Jakarta, SAWIT INDONESIA - Pemerintah mulai memetik dampak fiskal dari penertiban aktivitas usaha di kawasan hutan. Kejaksaan Agung mengungkapkan, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan dan Pertambangan (Satgas PKH) telah berhasil menghimpun denda administratif kehutanan senilai Rp2,34 triliun dari 21 perusahaan, yang mayoritas bergerak di sektor perkebunan kelapa sawit.
Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan, penerimaan tersebut berasal dari 20 perusahaan sawit dan satu perusahaan tambang nikel yang selama ini beroperasi di dalam kawasan hutan tanpa izin sesuai ketentuan.
“Total denda administratif yang telah ditagih Satgas PKH mencapai Rp2,34 triliun,” ujar Burhanuddin dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (24/12/2025).
Selain memperkuat kas negara, penertiban tersebut juga berdampak pada penguasaan kembali aset negara berupa kawasan hutan. Hingga akhir 2025, Satgas PKH mencatat sekitar 4 juta hektare kawasan hutan telah kembali ke penguasaan negara. Pada tahap kelima, pemerintah akan menyerahkan kembali 896.969 hektare lahan kepada kementerian dan lembaga terkait, yang seluruhnya merupakan area perkebunan kelapa sawit.
Burhanuddin menambahkan, untuk kawasan hutan konservasi, pengelolaannya akan dikembalikan kepada Kementerian Kehutanan guna dilakukan pemulihan ekosistem. Luasan hutan konservasi yang masuk dalam skema pemulihan tersebut mencapai 688.427 hektare dan tersebar di sembilan provinsi.
Dalam kesempatan yang sama, Kejaksaan Agung juga menyerahkan total dana sebesar Rp6,625 triliun kepada negara yang disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Burhanuddin menjelaskan, angka tersebut tidak hanya berasal dari denda administratif Satgas PKH, melainkan merupakan akumulasi dari beberapa sumber penerimaan negara.
“Uang yang diserahkan ini merupakan hasil penagihan denda administratif kehutanan oleh Satgas PKH senilai Rp2,34 triliun, serta penyelamatan keuangan negara dari penanganan perkara tindak pidana korupsi dan kejahatan kehutanan oleh Kejaksaan RI,” jelas Burhanuddin.
Dengan demikian, Rp6,625 triliun tersebut mencerminkan realisasi konkret penegakan hukum, baik melalui instrumen administratif maupun proses pidana, sekaligus menjadi bentuk pertanggungjawaban publik atas penguasaan kembali kawasan hutan dan pemulihan hak negara.
Ke depan, pemerintah memproyeksikan potensi penerimaan negara yang jauh lebih besar dari sektor ini. Pada 2026, Kejaksaan memperkirakan potensi denda administratif dari aktivitas sawit dan pertambangan di kawasan hutan dapat menembus Rp142,23 triliun.
Rinciannya, potensi denda dari sektor perkebunan kelapa sawit diperkirakan mencapai Rp109,6 triliun, sementara sektor pertambangan berkontribusi sekitar Rp32,63 triliun.
“Angka ini mencerminkan besarnya potensi fiskal sekaligus pentingnya penataan tata kelola pemanfaatan kawasan hutan,” kata Burhanuddin.
Langkah penegakan hukum tersebut dinilai menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat kepastian hukum, mengoptimalkan penerimaan negara, serta menata ulang industri berbasis sumber daya alam agar lebih berkelanjutan dan patuh terhadap regulasi.
