JAKARTA, SAWIT INDONESIA - Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan mencacat program peremajaan sawit rakyat (PSR) di wilayah itu mencapai 69.965 hektare mulai 2017 hingga 2023. Kepala Bidang PSR Dinas Perkebunan Sumsel Muhammad Ikhwan di Palembang, Rabu, mengatakan luas itu merupakan total realisasi terhadap rekomendasi teknis yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan.
Ia menjelaskan PSR di Sumsel meliputi tumpang cipping seluas 49.170 hektare dan yang sudah tertanam 46.615 hektare dengan jumlah pekebun yang terlibat mencapai 29.307 dengan kepala keluarga 27.778.
Jumalah itu tersebar di sembilan kabupaten dan kota di antaranya Kabupaten Musi Rawas Utara, Musi Rawas, Musi Banyuasin, Ogan Komering Ilir, Prabumulih, Muara Enim, Ogan Komering Ulu dan Lahat. Target PSR 2023 ditetapkan seluas 15.050 hektare dengan realisasi 11.639 hektare.
“Walaupun dari target yang ditentukan untuk Sumsel tidak semua terpenuhi, akan tetapi Sumsel menjadi provinsi yang terluas untuk target dalam program PSR”, ujarnya.
Berdasarkan dana yang telah ditranfer dari 2017 – 2023 mencapai Rp 1,4 triliun dan realisasi mencapai Rp 1,1 triliun dan berasal dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dan Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Perkebunan.
“Program peremajaan kelapa sawit ini menelan dana senilai Rp 30 juta per hektare” jelasnya
Ia mengatakan secara umum kendala yang dihadapi untuk realisasi PSR sendiri berkaitan dengan persoalan adminitrasi yang legalitas dan juga ada yang masuk di kawasan hutan maupun tumpang tindih HGU yang harus dikeluarkan.
“Ada juga keterlambatan untuk kelengkapan dokumen persyaratan oleh kelompok tani terkait legalitas dan syrat lain”, kata Ikhwan.
Sumber: sumsel.antaranews.com
