Medan, SAWIT INDONESIA - Program Peremajaan Sawit rakyat (PSR) menjadi faktor kunci Pemerintahan Prabowo Subianto agar Indonesia swasembada energi. Sebab, pemerintah setidaknya membutuhkan bahan baku sawit sebesar 6,6 juta ton untuk meningkatkan bauran campuran biodiesel 40 persen (B40) menjadi B50. Untuk diketahui, pemerintah sendiri dijadwalkan siap untuk meningkatkan B35 menjadi B40 pada awal tahun depan.
Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian Heru Triwidarto mengatakan program PSR menjadi proyek andalan pemerintah dalam mendorong peningkatan kualitas sekaligus tingkat produksi sawit rakyat yang masih jauh di bawah kinerja perkebunan perusahaan dengan tingkat produksi masih sekitar 40%.
Menurutnya, program PSR tersebut juga bisa membantu meningkatkan kesejahteraan petani melalui peningkatan kualitas panen sawit dan meningkatan produktivitas sawitnya.
“Pemerintah mendorong perusahaan besar, perusahaan Negara dan pekebun rakyat bersama-sama meningatkan produksi untuk mendukung swasembada energy dan swasembada pangan. Ada peluang bagi pelaku perkebunan kelapa sawit. Untuk proyek energi naik jadi B-50 saja kita butuh tambahan minyak sawit 6,6 juta ton, kalau melakukan ekstensifikasi butuh 2,3 juta hectare lahan baru untuk perkebunan,” ujar Heru via zoom dalam acara Spotlight of Indonesia Palm Oil Issues (SIOP) 2024 di Medan, (13/11/2024).
Acara yang didukung GAPKI Sumut bekerjasama dengan harian Bisnis Indonesia dan didukung oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) itu juga menghadirkan Kepala Divisi Perusahaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), Achmad Maulizal, dan Ketua Umum GAPKI Eddy Martono.
Maulizal mengatakan seluas 251.637 ha di 21 provinsi dengan jumlah petani kebun yang terlibat PSR mencapai 154.936 orang pada periode 2016-2024.
“Kami terus berusaha memperluas program PSR ini untuk mendorong kesejahteraan petani sawit. Ada 154.936 orang petani yang sudah mendapatkan program ini,” ujarnya.
Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Seluruh Indonesia (Gapki) Eddy Martono mengatakan perusahaan sawit berkomitmen membantu implementasi program PSR untuk tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Menurut dia, Gapki terus berkoordinasi dengan Dirjen Perkebunan dan BPDPKS untuk mendorong memuluskan program PSR yang masih banyak terkendala sampai saat ini.
Beberapa masalah terkait sawit rakyat, tuturnya, mulai dari tidak tersedianya dokumen petani, proses upload dokumen yang panjang, Proses pembuatan poligon peta yang sulit (biaya tinggi dan terbatasnya sumberdaya di lapangan), banyak perusahaan yang tidak bersedia menandatangani Pernyataan kebenaran dan kelengkapan dokumen hingga keengganan petani kehilangan pendapatan selama masa tanaman bekum menghasilkan.
Terkait dengan pendanaan program PSR kemitraan dengan petani, ungkapnya, pihaknya memiliki perhitungan biaya program sendiri, dimana nilainya untuk perhiutngan minimal mencapai Rp100,54 juta dan tertinggi mencapai Rp112,42 juta per heKtare (ha).
“Kami senang nilai bantuan PSR dinaikan dari Rp30 juta menjadi Rp60 juta per ha. Tapi kami punya perhitungan lagi. Karena nilainya cukup besar Rp112,4 juta, kami usul sumber dananya dari BPDPKS dan pinjaman,” ujar Eddy.
