Jakarta, SAWIT INDONESIA – Presiden RI Prabowo Subianto membuka peluang penambahan lahan sawit untuk memenuhi kebutuhan pangan dan energi. Hal ini disampaikannya dalam pidato arah pembangunan lima tahun ke depan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (Musrenbangnas RPJMN) 2025-2029 yang diselenggarakan Kementerian PPN/Bappenas, Senin (30/12).
“Saya kira kita harus menambahan lahan sawit untuk ke depannya. Tak perlu taku apa itu deforestation. Namanya sawit ya pohon, ya kan?” jelas Prabowo.
"Benar kan, kelapa sawit itu pohon karena ada daunnya? (Sawit) ini menyerap karbondioksida, tapi kok kita dituduh yang boten-boten saja itu orang-orang itu," ujarnya.
Karena itulah, Presiden Prabowo Subianto menegaskan, Indonesia tidak perlu takut dalam penambahan penanaman kelapa sawit tanpa takut dinilai membahayakan dan menyebabkan deforestasi.
Menurutnya sangatlah keliru kalau ada tuduhan lahan sawit penyebab deforestasi sebab pohon kelapa sawit juga menyerap karbondioksida.
Saat berkunjung ke luar negeri, Prabowo menyatakan banyak negara yang berharap dari Indonesia dan bergantung kepada negeri yang kaya sumber daya ini, termasuk soal sawit.
"Banyak negara berharap ke Indonesia, ini membuat saya ngeri sendiri. Negara tersebut sangat membutuhkan kelapa sawit kita. Ternyata kelapa sawit jadi bahan strategis, banyak negara itu takut tidak dapat sawit (Indonesia)," kata Prabowo.
Prabowo mengatakan Indonesia harus menjamin swasembada pangan dan energi di dalam negeri sebagai dasar kedaulatan.
Prioritas nasional dalam RPJMN 2025-2029 merupakan penjabaran Asta Cita, misi Presiden. Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy mengatakan, rencana pembangunan ke depan akan membidik tiga sasaran utama pembangunan, yakni penurunan tingkat kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pencapaian pertumbuhan. “RPJMN menekankan pada percepatan penurunan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pencapaian pertumbuhan yang tinggi, adil dan berkelanjutan,” tutur Menteri Rachmat.
Sasaran utama pembangunan dalam RPJMN 2025-2029 meliputi penurunan tingkat kemiskinan menjadi 4,5-5 persen pada 2029 dan kemiskinan ekstrem menjadi 0 persen pada 2026, peningkatan Indeks Modal Manusia 0,59 pada 2029, serta pertumbuhan ekonomi menuju delapan persen. Sasaran tersebut dicapai melalui pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, mencakup 17 program prioritas Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dan 8 Program Hasil Terbaik Cepat. “Program ini akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi di daerah sehingga menopang pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan,” jelas Menteri Rachmat Pambudy.
Kolaborasi dan sinergi penting untuk mewujudkan RPJMN 2025-2029, melalui penyelarasan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Provinsi/Kabupaten/Kota, juga wajib selaras dengan RPJMN 2025-2029. “Kami mengharapkan dukungan dari para Menteri Koordinator, Menteri Dalam Negeri, seluruh menteri, dan kepala lembaga agar program-program prioritas dalam RPJMN ini dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya,” pungkas Menteri Rachmat.
