Jakarta, SAWIT INDONESIA - Presiden Prabowo Subianto memutuskan menghentikan ekspor limbah kelapa sawit guna memaksimalkan pemanfaatannya di dalam negeri, terutama sebagai bahan baku produksi bahan bakar pesawat (avtur) dan energi terbarukan.
Kebijakan tersebut disampaikan saat pengarahan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Senin (2 Februari 2026).
Prabowo menilai Indonesia memiliki kapasitas besar untuk mengembangkan industri avtur berbasis sawit, termasuk dari produk samping atau limbah pengolahan crude palm oil (CPO). Jika dioptimalkan, Indonesia berpeluang menjadi salah satu produsen avtur terbesar di dunia.
“Dari sawit, bahkan limbahnya pun bisa diolah menjadi avtur. Kita bisa menjadi produsen avtur terbesar,” ujarnya.
Sejalan dengan itu, pemerintah akan memprioritaskan kebutuhan domestik dengan menutup keran ekspor limbah sawit dan minyak jelantah. Langkah ini ditempuh untuk memperkuat hilirisasi dan meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
Menurut dia, keputusan tersebut diambil demi kepentingan nasional meskipun berpotensi mengurangi pasokan bahan baku ke pasar global.
“Saya minta maaf kepada negara lain, tetapi ekspor limbah sawit dan jelantah harus kita hentikan. Ini untuk rakyat Indonesia,” tegasnya.
Lebih lanjut, Prabowo menyebut kelapa sawit sebagai komoditas strategis yang memiliki peran vital bagi perekonomian nasional. Selain memenuhi kebutuhan minyak goreng domestik, produk sawit Indonesia juga menjadi incaran banyak negara.
Ia mengungkapkan, dalam sejumlah pertemuan bilateral dengan kepala negara, permintaan pasokan CPO dari Indonesia terus meningkat, mencerminkan posisi penting sawit dalam rantai pasok global.
Tidak hanya untuk pangan, sawit juga dinilai memiliki potensi luas sebagai bahan baku berbagai produk turunan, mulai dari industri kimia, kosmetik, hingga kebutuhan rumah tangga.
Di sektor energi, pengembangan biodiesel dan biosolar berbasis sawit juga menjadi prioritas pemerintah. Prabowo meyakini program tersebut dapat mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar fosil.
“Kalau biodiesel dan biosolar kita perkuat, kita bisa lebih mandiri energi dan tidak terus bergantung pada solar impor,” katanya.
Pemerintah menargetkan kebijakan hilirisasi sawit ini mampu mendorong penciptaan nilai tambah, memperluas lapangan kerja, serta memperkuat ketahanan energi nasional dalam jangka panjang.
