Jakarta, SAWIT INDONESIA – Petani sawit minta kemudahan untuk mendapatkan program Badan Pengelola Perkebunan (BPDP) yang berkaitan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dan Program Sarana Prasarana. Relaksasi ini perlu diberikan sebagai kompensasi atas kenaikan pungutan ekspor yang menjadi beban tambahan harga TBS sawit petani.
“Jika kami dibebankan sebegitu berat, di waktu yang tidak lazim, lantas kompensasi apa yang kami dapat? Seharusnya diberikan kemudahan persyaratan seperti PSR dan sarpras,” kata Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO), Dr. Gulat Manurung dalam pembicaraan satu jam lebih melalui sambungan telepon, Rabu (14 Mei 2025).
Petani sawit anggota APKASINDO di 25 provinsi, dijelaskan Gulat, mengharapkan pungutan ekspor (levy) fokus kepada program yang berkaitan ke produktivitas yang menjadi permasalahan utama petani saat ini. Sebagai contoh, petani sawit sulit memenuhi syarat PSR seperti legalitas dari Kementerian Kehutanan dan Kementerian ATR/BPN.
“Di sektor hilir kita sudah canggih, tapi sektor hulu jauh tertinggal. Jelas ini sangat berbahaya ketika pemerintah menggenjot serapan CPO untuk biodiesel yang tahun depan masuk ke B50,” kata Gulat.
"Lihat saja kemajuan serapan dana PSR dan Sarpras per bulan Maret 2025, baru 6.988 hektar dari target 120.000 hektar atau capaiannya baru 5,82% padahal ini sudah masuk pertengahan tahun, belum lagi dana Sarpas pupuk, jalan dan jembatan yang masih nol koma sekian persen,” tambahnya.
Gulat ingin pemerintah memberikan perhatian sangat serius yaitu darurat PSR, terkait rendahnya capaian PSR sejak program ini diluncurkan pada 2017 karena ini sudah keterlaluan.
“Jika masalah dana yang tidak tersedia mungkin bisa dimaklumi, tapi dana sudah disiapkan Rp7,2 Triliun untuk PSR (dana sawit yang bukan APBN), tapi lagi-lagi serapannya tahun ini akan tidak jauh beda dari tahun-tahun sebelumnya, yaitu dibawah 20%. Apalagi saat ini Ditjenbun disibukkan dengan target luasan padi gogo, padi sawah dan jagung yang bukan tupoksinya. “Tupoksi Ditjenbun itu ada 142 tanaman perkebunan, bukan padi dan jagung”, tutur Gulat menggambarkan kecemasannya target PSR tidak tercapai lagi tahun ini.
Padahal, kata Gulat, PSR jalan satu-satunya meningkatkan produktivitas kebun petani, tidak ada pilihan lain. Lihat saja yang sudah PSR tahun 2017-2018 tercatat protasnya sudah mencapai 2,5-3 ton tbs per ha/bulan dengan rata-rata rendeman 26%-28%,” lanjutnya.
Jika dibandingkan rerata kebun petani yang tidak ikut PSR hanya 600 kilogram-1.200 kilogram TBS/Ha/bulan dengan rendemen rata-rata 18%-22%.
“Setiap tahun sudah dilakukan FGD, diskusi dan kajian strategi optimalisasi serapan dana PSR, namun tidak juga move on capaian target PSR Padahal permasalahannya tiap tahun itu juga,” keluhnya.
"Kami petani sawit ingin ikut mensukseskan program kemandirian energi Presiden Prabowo. Karena dengan PSR lah kami pekebun bisa berpartisipasi mensukseska Mandatori Biodiesel dan itulah satu-satunya harapan kami, PSR. Namun banyak sekali permasalahan yang dihadapi, khususnya persyaratan PSR yang tidak masuk akal, mengingat petani sawit memiliki banyak keterbatasan,” pungkas Gulat menutup pembicaraan.
