Palangka Raya, SAWIT INDONESIA — Petani kelapa sawit di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah, didorong untuk “naik kelas” melalui penguatan legalitas usaha dan penerapan standar keberlanjutan. Langkah ini dinilai penting agar petani tidak hanya meningkatkan produktivitas, tetapi juga memperoleh harga tandan buah segar (TBS) yang lebih kompetitif.
Pesan itu disampaikan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kotim, Yephi Hartady Periyanto, saat membuka pelatihan teknis budidaya kelapa sawit serta panen dan pascapanen dalam Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Perkebunan (SDMP) 2026 di Palangka Raya, Jumat (19/6/2026).
Pelatihan yang digelar selama enam hari, 18–23 Juni 2026, tersebut merupakan bagian dari program pengembangan SDMP yang diselenggarakan Akademi Komunitas Perkebunan Yogyakarta (AKPY) dengan dukungan Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) dan Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian. Kegiatan ini diikuti 237 peserta yang terdiri dari pekebun sawit dan penyuluh asal Kotim.
Dalam sambutannya, Yephi menegaskan bahwa peningkatan kesejahteraan petani tidak cukup hanya mengandalkan hasil panen, tetapi harus dibarengi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia serta pemenuhan aspek legalitas usaha.
Menurutnya, masih banyak petani yang menuntut harga TBS sesuai standar pemerintah, padahal harga tersebut umumnya berlaku bagi kebun yang telah memenuhi syarat kemitraan dan legalitas.
“Kalau ingin mendapatkan harga yang lebih baik, maka petani harus berada di kelas yang sesuai dengan harga itu. Kuncinya adalah meningkatkan kualitas usaha dan memenuhi syarat yang diperlukan,” ujar Yephi.
Ia menekankan bahwa salah satu langkah awal yang harus segera dilakukan petani adalah mengurus Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB). Dokumen ini menjadi fondasi penting bagi petani untuk mengakses program pembinaan, kemitraan, hingga sertifikasi yang dapat meningkatkan daya saing sawit rakyat.
“STDB adalah langkah awal atau pintu gerbang untuk naik kelas. Kalau syaratnya dipenuhi, kami akan perjuangkan agar petani bisa mendapatkan akses yang lebih luas dan nilai tambah yang lebih baik,” katanya.
Lebih jauh, Yephi mengingatkan bahwa petani juga harus mulai memahami konsep perkebunan sawit berkelanjutan. Menurutnya, target petani tidak boleh berhenti pada kepemilikan STDB, tetapi harus diarahkan menuju sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO), bahkan Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO).
“Kalau ingin naik kelas, petani harus memahami konsep keberlanjutan. Jangan berhenti bermimpi untuk sampai ke ISPO bahkan RSPO, karena di situlah peluang pasar yang lebih luas dan harga yang lebih baik terbuka,” tegasnya.
Ia berharap pelatihan ini tidak sekadar menjadi agenda seremonial, tetapi benar-benar mampu menciptakan perubahan nyata dalam pola pikir dan keterampilan petani.
“Saya ingin ada perubahan yang bisa diukur. Sebelum pelatihan seperti apa, setelah pelatihan menjadi seperti apa. Kalau tidak ada peningkatan, berarti tujuan kegiatan ini belum tercapai,” ujarnya.
Selain itu, Yephi juga menyoroti pentingnya penertiban administrasi perkebunan rakyat melalui pengurusan STDB. Menurutnya, langkah ini menjadi fondasi bagi penguatan kelembagaan petani, legalitas lahan, dan akses yang lebih luas terhadap program pemerintah.
Ia pun mengajak asosiasi petani sawit untuk memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah agar peningkatan kapasitas tidak hanya dirasakan oleh pengurus organisasi, tetapi juga seluruh anggota.
“Saya ingin kita bersama-sama mengangkat kelas petani sawit di Kotim. Jangan hanya pengurus asosiasi yang maju, tetapi seluruh anggotanya juga harus ikut naik kelas,” katanya.
Di akhir sambutannya, Yephi menegaskan bahwa tujuan utama dari berbagai program pembinaan ini adalah menciptakan petani sawit yang lebih kompeten, legal, dan berdaya saing sehingga kesejahteraan mereka dapat meningkat secara berkelanjutan.
“Kalau ingin berada pada harga yang lebih baik, raihlah kelas itu. Karena tujuan kita sama, yaitu petani sawit Indonesia sejahtera,” pungkasnya.
