JAMBI, SAWIT INDONESIA - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Jambi berkolaborasi dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) menggelar sosialisasi program pendanaan sektor hulu perkebunan pada Selasa (22/9/2026). Kegiatan yang berlangsung secara hibrida di Aula KPPN Jambi dan platform Microsoft Teams ini bertujuan mempercepat penyaluran dana dukungan peremajaan tanaman serta penyediaan sarana-prasarana bagi komoditas kelapa sawit dan kelapa rakyat di Jambi.
Kepala Kanwil DJPb Provinsi Jambi, Adnan Wimbyarto, menegaskan bahwa optimalisasi dana BPDP yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2024 menjadi kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah berbasis kelestarian lingkungan.
“Jambi memiliki potensi perkebunan yang melimpah. Sosialisasi ini diharapkan berlanjut pada pemetaan kebutuhan daerah secara presisi agar pemanfaatan program BPDP lebih terarah dan berdampak langsung bagi petani,” ujar Adnan.
Sejumlah poin strategis dan pemetaan kondisi teknis perkebunan di Jambi meliputi:
- Tantangan Industri Kelapa Rakyat: Kepala Divisi Penyaluran Dana Sektor Hulu Perkebunan Kelapa BPDP, Triana Meinarsih, mencatat Jambi berada di peringkat kesembilan nasional dengan luas areal kelapa 114.777 hektare dan produksi 115.443 ton. Namun, sebanyak 13.753 hektare tercatat rusak/tua dengan produktivitas rendah (0,91 ton/ha), sehingga memerlukan intervensi peremajaan dan bantuan sarpras dari BPDP.
- Akselerasi Peremajaan Sawit Rakyat (PSR): Kepala Divisi Penyaluran Dana Sektor Hulu Perkebunan Kelapa Sawit I BPDP, Ahmad Munir, memaparkan skema tata cara pengusulan, besaran dana bantuan, dan verifikasi kriteria penerima PSR guna mengejar target pemulihan produktivitas sawit rakyat Jambi.
- Paradigma Ekonomi Hijau & PDRB Hijau: Ketua Tenaga Ahli Gubernur Jambi, Muhammad Ridwansyah, menekankan pentingnya komoditas perkebunan dalam kerangka transformasi ekonomi hijau menuju Indonesia Emas 2045 melalui pendekatan perhitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) hijau.
Direktur Penyaluran Dana Sektor Hulu BPDP, Normansyah Hidayat Syahruddin, beserta jajaran juga membuka klinik konsultasi teknis bagi dinas perkebunan daerah dan kelompok tani guna membedah kendala administratif serta mempercepat tata cara penyaluran dana di lapangan.
Sumber: bpdp.or.id
