Pekanbaru, SAWIT INDONESIA - Deputi Menko II Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kementerian Perekonomian, Dida Gardera resmi menutup rangkaian 2nd Sawit Indonesia Expo and Conference (SIEXPO 2024) pada Sabtu (10/8/2024). Acara itu sendiri berlangsung dari 8-10 Agustus di Ska Co-Ex Pekanbaru, Riau.
Dida menyampaikan pihaknya sangat mengapresiasi terselenggaranya acara tersebut karena akan berdampak pada pertumbuhan industri sektor sawit.
“Saya ucapkan apreasiasi kepada Pak Qayuum [Ketua Pelaksana SIEXPO] yang menyelenggarakan acara ini. Event event seperti ini ada diskusi ada talkshow kemudian ada pameran dan tadi juga transaksi pamerannya juga lebih dari lumayan [Rp25 miliar]. Tentu perlu kita galakkan terus agar memupuk kecintaan kita kepada sawit,” ujar Dida dalam pernyataan penutupnya.
Pada sesi seminar dalam SIEXPO 2024 itu, Dida juga menekankan bahwa pemerintah akan terus berupaya mendorong sawit sebagai lokomotif perekonomian nasional.
“Ada beberapa tantangan yang kita hadapi dalam perkelapasawitan, ada beberapa masalah teknis dan ada beberapa yang sifatnya kebijakan. Tentu pertama, kita punya target yang cukup besar untuk penggunaan sawit, salah satunya dominan untuk biodiesel kita. Mudah-mudahan tahun depan sudah bisa diterapkan,” jelas Dida.
Dida mengungkapkan penerapan B40 tersebut membutuhkan stok sawit yang besar sehingga produktivitas perlu ditingkatkan. Sejumlah upaya pun, kata Dida, sedang diusahakan, salah satunya peremajaan sawit rakyat (PSR).
Tahun ini, baru tercapai 18 ribu hektar perkebunan sawit yang di-PSR, jauh dari target 120 hektar. Dia berharap beberapa bulan ke depan pelaksanaan PSR bisa berjalan signifikan.
“Salah satu kunci produktivitas adalah PSR. Mulai dari pembibitan, pupuk dan sarpas kita kawal supaya produktivitas bisa kita gapai. Sekarang ini kan sekitar Rp50 jutaan [anggaran PSR], harapannya bisa Rp60, bahkan Rp100 juta, 2x lipat. Tentu ada teknologi teknologi lain, perluasan lahan, tapi ini banyak tantangan. Makanya kita fokus pada peningkatan produktivitas,” ungkap Dida.
Di samping itu, dia menyampaikan pemerintah akan juga berfokus pada percepatan sertifikasi ISPO untuk kalangan petani. Dida mengakui, seperti halnya juga PSR, keikutsertaan ISPO yang rendah juga tak lepas dari peran pemerintah. Menurutnya, aka nada beberapa perubahan soal regulasi ISPO, khususnya pembiayaan untuk petani agar partisipasinya semakin masif.
“Pada perpres yang baru itu akan ada asistensi dari pemerintah termasuk soal pendanaan untuk petani kebun rakyat, sehingga jika petani belum bisa masuk ke platinum salah pemerintah juga. Jadi, tentu ada pola polanya dan itu harus dibangun bersama,” ungkapnya.
