Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) se-Kalimantan mendukung program pemerintah yang mengintegrasikan sawit dan sektor pangan.
Pelaku industri sawit se-Kalimantan berkumpul di Borneo Forum ke-8 yang berlangsung di Pontianak, Kalimantan Barat, pada 21-22 Agustus 2025 dengan tema “Harmonisasi Kemitraan untuk Mendukung Ketahanan Pangan Nasional dan Tata Kelola Sawit yang Kondusif”.
“GAPKI se-Kalimantan memandang perlunya forum bersama kelapa sawit untuk membahas isu terkini baik nasional dan internasional. Ini tahun kedelapan penyelenggaraan Borneo Forum di mana GAPKI Kalbar mendapatkan amanah sebagai penyelenggara,” ujar Purwati Munawir, KetuaPanitia Borneo Forum dalam sambutannya.
Purwati menjelaskan Borneo Forum ke-8 dihadiri peserta sebanyak 600 orang dan pameran berjumlah 24 peserta dari perusahaan, UMKM, dan media.
Pembukaan Borneo Forum ke-8 dihadiri oleh Dida Gardera (Staf Ahli Bidang Konektivitas dan Pengembangan Jasa Kemenko Perekonomian RI), Baginda Siagian (Direktur Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma Kementerian Pertanian RI), Christianus Lumano (Staf Ahli Gubernur Kalimantan Barat Bidang Pembangunan dan Ekonomi ), Eddy Martono (Ketua Umum GAPKI), dan Ketua GAPKI se-Kalimantan.
Kementerian Pertanian menegaskan pentingnya kemitraan yang harmonis, inklusif, dan berkeadilan dalam mendukung keberlanjutan sektor kelapa sawit Indonesia. Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman menyampaikan apresiasi kepada Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), khususnya GAPKI Cabang Kalimantan Barat, yang telah menyelenggarakan Borneo Forum ke-8.
Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo dan Mentan Amran yang menegaskan hilirisasi menjadi kunci dalam mendorong percepatan peningkatan kesejahteraan petani. Mentan Amran menyampaikan strategi hilirisasi perkebunan meliputi diversifikasi produk, penguatan kemitraan, perluasan akses pasar, diplomasi perdagangan internasional, sertifikasi, serta peningkatan mutu dan keamanan pangan.
Plt. DirekturJenderal Perkebunan, Abdul Roni Angkat juga turut mengapresiasi karena Kalimantan yang dikenal sebagai jantung perkebunan kelapa sawit nasional menjadi lokasi strategis penyelenggaraan forum bergengsi ini.
“Sawit, sebagai salah satu komoditas unggulan sub sektor perkebunan, terbukti berperan besar dalam menopang devisa negara, menyerap jutaan tenaga kerja, dan menggerakkan perekonomian di berbagai daerah,” kata Roni dalam keterangan tertulisnya.
Menurut Roni, di balik kontribusinya yang besar, sektor sawit masih menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari isu tata kelola berkelanjutan, sertifikasi, deforestasi, hingga dinamika pasar global yang fluktuatif.
“Komitmen Pemerintah Indonesia untuk mendorong sektor kelapa sawit sebagai pilar utama perekonomian dan ketahanan pangan nasional tidak pernah surut. Namun, diperlukan terobosan komprehensif agar produktivitas, khususnya kebun rakyat, dapat terus meningkat,” tambah Roni.
Sebagai informasi, saat ini, luas tutupan perkebunan kelapa sawit nasional mencapai 16,83 juta hektar, dengan 58% (9,89 juta ha) dikelola oleh perkebunan besar swasta maupun negara, dan 42% (6,9 juta ha) dikelola oleh perkebunan rakyat. Produktivitas kebun rakyat yang masih rendah, yakni sekitar 3–4 ton per hektar setara CPO, menjadi tantangan utama yang perlu segera diatasi melalui peningkatan kemitraan.
Menjawab tantangan tersebut, Direktur Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma, Baginda Siagian, yang hadir menyampaikan Kementan menekankan pentingnya memperkuat empat pilar kemitraan sawit, diantaranya kemitraan usaha, kemitraan lingkungan, kemitraan pemasaran, kemitraan riset dan Inovasi.
Selain itu, Baginda menambahkan integrasi perkebunan sawit dengan sektor peternakan dan tanaman pangan melalui sistem integrasi sawit-sapi serta tumpang sari (padi gogo, jagung) dinilai dapat memberikan kontribusi signifikan bagi ketahanan pangan nasional.
(Selengkapnya dapat dibaca di Majalah Sawit Indonesia, Edisi 167)
