Jakarta, SAWIT INDONESIA – Berbagai upaya terus dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah untuk terus memperkuat kelembagaan pekebun atau petani kelapa sawit. Hal tersebut mengemukakan dalam workshop "Penguatan Kelembagaan dan Kemitraan Pekebun Kelapa Sawit" yang diselenggarakan oleh DPW Asosiasi Petani kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) Sumatera Barat yang didukung oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa sawit (BPDP).
"Oleh karena itu, penguatan kelembagaan pekebun menjadi prioritas, dengan dukungan aktif dari pemerintah daerah (pemda)," kata Sekretaris Dinas Koperasi, UKM Sumatera Barat, Ir. Rina Morita, M.Si.
Diungkap Rina, dukungan aktif dari pemda di antaranya, penyusunan Perda/Perbup (Peraturan Daerah/Peraturan Bupati) yang mendukung kelembagaan pekebun.
"Penyediaan alokasi anggaran dalam APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) untuk program pemberdayaan petani. Integrasi program kelembagaan dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dan Renstra OPD (Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah)," ungkapnya.
Tidak hanya itu, lanjutnya, Pemda juga mendorong pembentukan kelompok tani atau koperasi sawit, memfasilitasi legalitas kelembagaan (akta, NPWP, NIB, AD/ART), dan memberikan pelatihan manajemen kelembagaan dan keuangan.
"Pemda juga memfasilitasi pengajuan dana PSR (Peremajaan Sawit Rakyat) melalui BPDP menjadi jembatan antara pekebun dengan perbankan dan mitra usaha, serta memberikan dukungan dalam pengembangan Unit Pengolahan Hasil (UPH) dan rantai pasok," sambung Rina.
Dukungan dari Wagub kepada petani
Sementara itu, Wakil Gubernur Sumbar, Vasko Ruseimy, menegaskan komitmennya untuk terus membela kepentingan petani sawit di Sumatera Barat. Bahkan, untuk mendengarkan masukan dan usulan dari petani, pihaknya berkeliling ke wilayah petani Sumatera Barat.
"Selama berkeliling di berbagai daerah pihaknya banyak menerima masukan dari para petani khususnya terkait kondisi riil di lapangan. Masukan-masukan tersebut, menjadi energi baru untuk memperbaiki ekosistem kelapa sawit secara lebih adil dan berkelanjutan," tegasnya.
"Dari provinsi, kami siap menjadi backup penuh. Saya pribadi berada di garda terdepan untuk membela petani," imbuh Vasko.
Salah satu persoalan krusial yang disorot Vasko adalah minimnya transparansi dari perusahaan dalam pembukaan data invoice, yang menjadi dasar penting dalam penetapan harga Tandan Buah Segar (TBS) sawit.
Meski pemerintah provinsi (pemprov) telah mengeluarkan peringatan, kewenangan lebih besar dalam pengawasan berada di tingkat kabupaten/kota. Sebagai bentuk keseriusan, saat ini Pemprov Sumbar juga sedang menggodok rancangan Peraturan Gubernur (Pergub) untuk menciptakan mekanisme penetapan harga sawit yang lebih adil dan berpihak kepada petani. "Kita sedang kaji Pergub agar penetapan harga tidak berat sebelah. Petani harus terlindungi secara regulasi," kata Vasko.
Vasko juga menyampaikan harapan agar kehadiran APKASINDO dapat menjadi kekuatan dalam memperjuangkan kesejahteraan petani sawit di Sumbar. Saat ini harga sawit Sumatera Barat adalah yang tertinggi secara nasional, berkat kerja kolaboratif antara pemerintah dan petani.
"Pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan pusat, serta keterlibatan aktif masyarakat dalam membangun sektor pertanian, termasuk komoditas kelapa sawit," pintanya.
Ketua terpilih DPW APKASINDO Sumbar, Jufri Nur, menyampaikan apresiasinya terhadap keberpihakan Vasko Ruseimy pada petani sawit. Dukungan sudah terlihat bahkan sejak sebelum menjabat sebagai Wakil Gubernur.
"Kami melihat Pak Vasko sudah menunjukkan keberpihakan pada petani sawit sejak jauh sebelum menjadi Wagub. Itu membuat kami optimis beliau akan terus berpihak pada petani," kata Jufri.
"Kami berharap DPW APKASINDO dapat dibina langsung oleh Pemprov Sumatera Barat dan diikutsertakan dalam pengambilan kebijakan. Ia turut mengusulkan agar asosiasi petani mendapatkan alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) sebagai bentuk dukungan konkret dari pemerintah daerah," pungkasnya.
