Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Prof. Eniya Listiani Dewi mengatakan pengembangan biodiesel menjadi salah satu instrumen pemerintah untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi impor sekaligus meningkatkan nilai tambah komoditas sawit di dalam negeri.
Menurut Eniya, kontribusi sektor sawit terhadap kebutuhan minyak nasional saat ini telah mencapai sekitar 300.000 barel per hari. Angka tersebut dibandingkan dengan total kebutuhan minyak nasional yang berada di kisaran 1,6 juta barel per hari.
“Ini merupakan sumber daya besar bagi Indonesia. Langkah diversifikasi industri sawit ke sektor transportasi ini menjadi lompatan besar untuk mengurangi ketergantungan pada impor energi,” ujar Eniya dalam sambutannya di The 6th Palm Biodiesel Conference di Bali, Kamis (17 September 2026).
Pengembangan biodiesel tersebut dilakukan setelah pemerintah menerapkan B35 dan kemudian memperkuat implementasi B40. Tahap berikutnya diarahkan pada peningkatan bauran biodiesel menjadi B50 hingga B60.
Eniya mengatakan pemerintah kini berkoordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk menyusun roadmap sekaligus memastikan kesiapan teknis. Persiapan tidak hanya menyangkut ketersediaan bahan baku, tetapi juga kapasitas industri dan kesiapan kendaraan serta moda transportasi.
Pembahasan mencakup kesiapan pasokan pascapanen atau off-farm, kemampuan industri pengolahan, hingga penerapan biofuel pada transportasi darat, perkeretaapian, dan sektor maritim.
Biodiesel Hemat Devisa Rp117 Triliun
Di sisi ekonomi, program biodiesel disebut telah memberikan dampak terhadap penghematan devisa dan peningkatan nilai tambah industri sawit.
Pemerintah mencatat program tersebut mampu menghemat devisa hingga sekitar Rp117 triliun. Pada saat yang sama, implementasi biodiesel meningkatkan nilai tambah industri CPO hingga sekitar Rp23,4 triliun.
Program tersebut juga disebut telah berkontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja. Rantai pasok kelapa sawit dan biofuel diperkirakan menyerap lebih dari 2,1 juta tenaga kerja.
Dari sisi lingkungan, pemanfaatan biodiesel turut berkontribusi terhadap pengurangan emisi gas rumah kaca. Pemerintah mencatat reduksi emisi yang dikaitkan dengan program tersebut telah mencapai lebih dari 44,5 juta ton CO2.
Selain biodiesel, pemerintah juga mengembangkan bahan bakar nabati lainnya, yakni bioetanol dan bioavtur atau Sustainable Aviation Fuel (SAF).
Untuk bioetanol, pemerintah menargetkan roadmap pengembangannya dapat dimatangkan pada 2028. Pemerintah juga menyambut rencana penyediaan lahan hingga 2 juta hektare yang dikoordinasikan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk pengembangan bahan baku.
Lahan tersebut nantinya diarahkan untuk budidaya tebu, termasuk pemanfaatan molases atau tetes tebu, serta komoditas jagung dan singkong sebagai bahan baku bioetanol.
Sementara itu, pengembangan bioavtur diarahkan untuk mendukung penggunaan bahan bakar berkelanjutan pada sektor penerbangan nasional.
PT Pertamina (Persero) tengah menyiapkan fasilitas penyimpanan khusus bioavtur di dua bandara utama, yakni Bandara Internasional Soekarno-Hatta di Jakarta dan Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai di Bali.
Pemerintah juga merencanakan penerapan mandat penggunaan bioavtur sebesar 1% pada sektor penerbangan nasional.
Eniya menilai pengembangan berbagai jenis bahan bakar nabati tersebut menjadi bagian dari upaya mengoptimalkan sumber daya domestik untuk memenuhi kebutuhan energi.
“Kita memiliki kekayaan alam yang melimpah. Dengan inovasi dan komitmen bersama seluruh stakeholders, Indonesia optimistis mampu mewujudkan kemandirian energi penuh dari hasil bumi sendiri,” pungkas Eniya.
