NUSA DUA, SAWIT INDONESIA — Pemerintah tengah mematangkan evaluasi menyeluruh terhadap rencana penerapan program mandatori biodiesel 50 persen (B50) untuk tahun 2027. Langkah kehati-hatian ini ditempuh guna memastikan kebijakan transisi energi hijau tetap selaras dengan ketahanan pasokan bahan baku industri, kestabilan ekspor minyak sawit, serta kelayakan pembiayaan negara.
Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Eniya Listiani Dewi, mengungkapkan bahwa pemerintah dijadwalkan menggelar rapat khusus pekan depan untuk memfinalisasi evaluasi serta proyeksi kebijakan biodiesel tahun 2027.
”Implementasi tahun depan juga harus mengkaji kesiapan teknis, kecukupan pasokan bahan baku, serta mitigasi aspek finansial,” tegas Eniya saat menjadi pembicara dalam ajang 22nd Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) 2026 and 2027 Price Outlook di Nusa Dua, Bali, Jumat (13/11/2026).
Menanggapi kekhawatiran pelaku usaha mengenai potensi menyusutnya ketersediaan bahan baku (feedstock) ekspor akibat serapan domestik B50, Eniya memastikan bahwa pasokan bahan baku nasional mencukupi untuk memenuhi kebutuhan mandatori hingga tahun depan sehingga aktivitas ekspor tetap dapat berjalan normal. Kendati demikian, pemerintah tetap meneliti seluruh potensi risiko secara cermat sebelum menetapkan kadar bauran biodiesel 2027.
Poin-poin utama realisasi penyaluran biodiesel 2026, strategi penyangga subsidi energi, hingga catatan simulasi ekonom terkait risiko skema mandatori kaku meliputi:
Realisasi Penyaluran Biodiesel 2026 dan Strategi Penyangga Subsidi:
- Hingga November 2026, realisasi penyaluran biodiesel domestik telah mencapai 13,84 juta kiloliter atau sekitar 83 persen dari total alokasi tahun ini sebesar 16,75 juta kiloliter.
- Menurut Eniya, pengalaman bertahap dari transisi B35, B40, hingga B50 menjadi pijakan penting agar kebijakan energi tidak mengganggu pasokan pangan maupun kinerja ekspor.
- Pemanfaatan Fatty Acid Methyl Ester (FAME) dinilai terbukti efektif mengurangi ketergantungan impor bahan bakar fosil sekaligus meringankan beban subsidi minyak bumi saat harga energi dunia berfluktuasi. Saat ini, insentif pembiayaan masih difokuskan untuk sektor Public Service Obligation (PSO), di tengah tren kenaikan permintaan dari sektor non-PSO.
Simulasi Ekonom: Risiko Defisit Pendanaan BPDP Jika B50 Dipatok Kaku:
- Di sisi lain, Ekonom UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, memaparkan hasil simulasi kuantitatif periode 2027–2030 terkait penerapan bauran B50.
Usulan Kebijakan Biodiesel Adaptif:
- "Jika dipatok kaku tanpa mekanisme penyesuaian, simulasi menunjukkan volume ekspor sawit berpotensi tertahan di kisaran 26,16 juta ton pada 2030, sementara dana pungutan ekspor BPDP tidak lagi mencukupi untuk menutup beban insentif yang berisiko memicu defisit pendanaan," jelas Achmad.
- Sebagai jalan tengah, ia mengusulkan penerapan kebijakan adaptif yang dilengkapi batas pengaman fiskal dan pasokan, sehingga tingkat bauran biodiesel dapat disesuaikan secara dinamis mengikuti fluktuasi harga pasar global tanpa membebani keuangan negara.
Sinergi antara evaluasi teknis Kementerian ESDM, percepatan produktivitas hulu melalui program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), dan perhitungan batas aman fiskal diharapkan mampu menjadikan kebijakan biodiesel 2027 sebagai motor ketahanan energi yang berkelanjutan sekaligus ramah terhadap daya saing ekspor nasional.
Sumber: antaranews.com
