Nusa Dua, SAWIT INDONESIA - Industri kelapa sawit Indonesia tengah memasuki fase kritis yang menuntut perubahan mendasar. Tantangannya bukan lagi sekadar meningkatkan produksi, tetapi memastikan industri ini mampu bertahan dalam tekanan iklim, persaingan global, dan tuntutan keberlanjutan. Dalam konteks inilah, Khor Yu Leng, Director Segi Enam Advisor PTE LTD, menegaskan bahwa masa depan industri harus dibangun di atas teknologi pertanian modern dan tata kelola data yang transparan.
“Industri ini tidak bisa lagi berjalan dengan cara lama yang memisahkan ekonomi dari lingkungan. Kita harus bertumpu pada sistem yang berbasis bukti,” ujar Khor dalam pemaparannya di acara IPOC, Nusa Dua, Bali, Kamis (13 November 2025).
Pilar pertama pembaruan industri, menurut Khor, adalah adopsi agronomi cerdas iklim (climate-smart agronomy).
Di dalamnya mencakup modernisasi irigasi dan manajemen sumber daya air, metode tanam berbasis adaptasi iklim, serta penggunaan sistem peringatan dini guna mengantisipasi risiko bencana.
Khor menegaskan bahwa peningkatan produktivitas perlu ditopang oleh standardisasi kemurnian benih 98%, sebagaimana didorong skema Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO). Penggunaan benih unggul dapat meningkatkan pendapatan petani hingga 30%, sekaligus mengurangi potensi kerugian—khususnya pada petani kecil—hingga Rp74,1 triliun per tahun.
Ia juga menekankan bahwa benih non-tenera tidak lagi direkomendasikan karena terbukti menurunkan produktivitas dan kualitas panen.
Pilar kedua secara khusus menyoroti peluang penggandaan pendapatan petani kecil, yang selama ini menghadapi keterbatasan pendapatan per hektare. Intensifikasi dan diversifikasi produk dinilai sebagai langkah strategis yang perlu segera diterapkan.
Skema pendanaan yang lebih kuat juga diperlukan, termasuk kombinasi pembiayaan dari BPDP, modal hijau (green financing), hingga fasilitas kredit swasta. Dukungan pendanaan yang terstruktur ini dipandang krusial untuk mengangkat produktivitas pekebun rakyat dan mendorong transformasi sektor hulu.
Pilar ketiga menitikberatkan pada penguatan tata kelola melalui integrasi data yang terverifikasi dan mudah diakses. Menurut Khor, transparansi data menjadi fondasi penting untuk mengukur efektivitas program, memastikan penggunaan dana yang efisien, dan mendorong pengambilan keputusan berbasis bukti.
Penguatan tata kelola ini sekaligus menjadi momentum penting bagi Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) untuk meningkatkan akuntabilitasnya. Tidak hanya itu, ia menekankan bahwa kebijakan dan pendanaan harus dirancang dengan pendekatan co-design, yaitu melibatkan mitra lokal agar program tepat guna dan tepat sasaran.
Khor menutup pemaparannya dengan menegaskan bahwa prinsip keberlanjutan kini tidak bisa lagi dipandang sebagai opsi tambahan. “Keberlanjutan harus menjadi bagian integral dari industri kelapa sawit sebagai bagian dari rantai nilai biodiesel,” ujarnya.
