Jakarta, SAWIT INDONESA – Gabungan Pengusaha Pabrik Kelapa Sawit Mikro Kecil Dan Menengah Indonesia (GAPPKES MIKEMINDO) meminta pemerintah agar melibatkan pabrik kelapa sawit mikro dalam menjalankan mandatori Biodiesel 40% atau B40 yang telah dimulai sejak awal Januari 2025.
Ketua Umum GAPKESS MIKEMINDO M. Salim Simangunsong mengatakan program B40 ini sejalan dengan agenda Asta Cita Bapak Presiden RI Prabowo Subianto terkait ketahanan dan swasembada energi, serta target Pemerintah mencapai net zero emission di tahun 2060. Namun, pihaknya juga berharap agar PKS mini di seluruh Indonesia untuk terlibat ikut serta menyukseskan program mandatori biodiesel tersebut.
“Kami meminta dilibatkan dan diberikan kuota dalam menyuplai bahan baku berupa HACPO (High Acid Crude Palam Oil)/ CPO ALB Tinggi yang merupakan hasil produksi utama dari PKS-PKS Mini ke pabrik-pabrik biodiesel. kami juga siap untuk menyuplai FAME dan Biokatalis dan kami sudah ada teknologinya walau dalam skala kecil,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (20/1/2025).
Dengan dilibatkannya PKS-PKS mini, ujar Salim, dalam program mandatori biodiesel tersebut ini menunjukkan bahwa pemerintah hadir sebagai penganyom masyarakat dan juga sebagai bentuk partisipasi masyarakat selaku warga negara untuk mendukung dan mensukseskan program pemerintah, sudah seharusnya pemerintah dan masyarakatnya beriringan berjalan menuju Indonesia lumbung pangan dan energi dunia.
Dalam kesempatan yang sama, Sekjend GAPPKES MIKEMINDO, Arie Wijaya, menjelaskan bahwa saat ini ada sekitar 527 Unit PKS Mini yang tersebar di seluruh Indonesia yang dibagi dengan tiga klasifikasi yakni Mikro dengan kapasitas produksi dibawah 1 ton per jam, selanjutnya klasifikasi Kecil dengan kapasitas produksi 2 sampai 5 ton per jam, dan yang terakhir adalah klasifikasi Menengah 6 sampai 10 ton per jam.
“Karena PKS Mini ini identik dengan PKS buah brondolan, perlu kami jelaskan bahwa GAPPKES MIKEMINDO hanya menaungi PKS Mini dengan kapasitas 1 sampai 10 ton per jam, jika ada PKS Brondolan yang kapasitas produksinya di atas itu berarti itu bukan bagian dari kami,” jelas Arie.
Dijelaskan Arie Wijaya lagi, dari jumlah 527 unit tersebut sekitar 40% saat itu berhenti beroperasi dikarenakan banyaknya PKS-PKS Besar dengan kapasitas produksi 30 – 60 ton per jam yang dulunya mengolah TBS sekarang beralih 100% mengolah brondolan, hal ini telah mematikan PKS-PKS Mini yang ada sebelumnya karena kesulitan dan tidak mendapat bahan baku, buah brondolan habis terserap ke PKS-PKS besar tersebut.
Untuk itu, sambung Arie Wijaya, GAPPKES MIKEMINDO meminta Pemerintah untuk segera menertipkan PKS-PKS Besar yang beralih menjadi mengolah brondolan 100% tersebut, karena ini telah merusak industri perkelapa sawitan dan mematikan PKS-PKS Mini.
Lebih lanjut, M. Salim Simangunsong menyatakan bahwa PKS Mini lahir bukan untuk menjadi pesaing siapapun dan pihak manapun, namun semata-mata untuk kesejateraan petani sawit Indonesia.
“PKS Mini lahir sebagai solusi bagi petani sawit yang selama ini kesulitan menjual TBS dan Brondolan mereka, dengan adanya PKS Mini telah mempermudah jangkauan petani kelapa sawit dalam menjual hasil panennya, khususnya petani kelapa sawit yang jauh dari akses jalan dan sarana prasarana,” tambahnya.
Menurutnya, sudah saatnya petani kelapa sawit Indonesia naik kelas dan PKS Mini di bawah naungan GAPPKES MIKEMINDO terbuka untuk kerja sama bagi pihak manapun.
“Mari berkolaborasi bersama untuk mewujudkan kelapa sawit berkelanjutan sebagai komoditas andalan strategis nasional bagi kesejahteraan rakyat Indonesia,” pungkasnya.
