Pekanbaru, SAWIT INDONESIA - Target ambisius Indonesia untuk memproduksi 100 juta ton minyak sawit mentah (CPO) pada tahun 2045 kembali menjadi sorotan dalam Seminar Sesi II SIEXPO 2025 bertajuk “Mampukah Produksi Sawit 100 Juta Ton Tercapai pada 2045?” yang digelar di Pekanbaru Convention and Exhibition (SKA-CoEx), Riau, Kamis (7 Agustus 2025). Acara yang didukung Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) ini dirangkaikan dengan Pekan UKMK Sawit Nusantara dan menjadi bagian dari rangkaian HUT ke-68 Provinsi Riau.
Di hadapan pelaku industri, petani, dan pemangku kebijakan, para narasumber menegaskan bahwa target ini bukan mustahil, namun membutuhkan langkah ekstraordinari: terobosan regulasi, percepatan peremajaan, intensifikasi produktivitas, dan pembenahan tata kelola sawit nasional.
Ketua Umum GAPKI Eddy Martono menegaskan, untuk mencapai target 100 juta ton, pemerintah dan industri harus berani mengambil langkah strategis.
“Kalau mau 100 juta ton, moratorium harus dicabut. Kita juga harus selesaikan masalah EUDR (European Union Deforestation Regulation). Ini PR besar,” ujarnya.
Eddy memaparkan perlunya penambahan 5 juta hektare lahan baru dan percepatan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) hingga 250 ribu hektare per tahun. Ironisnya, target PSR justru merosot dari 150 ribu menjadi hanya 80 ribu hektare per tahun.
Ia juga menyoroti tumpang tindih regulasi dan kawasan hutan dalam konsesi sawit. Eddy mengusulkan pembentukan badan khusus sawit yang mengintegrasikan 37 kementerian/lembaga yang selama ini terlibat, agar kebijakan tidak saling berbenturan.
Sekjen APKASINDO Rino Afrino mengungkap fakta lapangan: banyak kebun sawit rakyat berusia tua, produktivitas rendah, dan bibit tidak unggul. Di Riau saja, 60% kebun berada di lahan gambut dengan produktivitas di bawah 1 ton per hektare.
Namun, ia menunjukkan bukti bahwa PSR mampu meningkatkan produktivitas hingga lima kali lipat. Karena itu, APKASINDO mendorong agar PSR menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN).
“Kita tidak perlu menunggu 2045 untuk 100 juta ton. Dengan pengelolaan terintegrasi dan badan khusus sawit, 2030 kita bisa tembus 80 juta ton,” tegas Rino.
Kepala Bidang Perkebunan Dinas Perkebunan Riau Vera Virgianti menekankan bahwa peningkatan produksi nasional selama ini lebih disebabkan penambahan lahan, bukan produktivitas.
Dengan luas legal 3,4 juta hektare dan kontribusi perkebunan rakyat di atas 60%, Riau punya peran strategis. Namun, tanpa intensifikasi dan pembenahan PSR, produktivitas sulit meningkat dari 3 ton menjadi 6 ton per hektare.
Vera menilai usulan pembentukan badan sawit layak dipertimbangkan, disertai harmonisasi regulasi, penyelesaian lahan dalam kawasan hutan yang berkeadilan, dan penguatan riset bibit unggul.
Sementara iti, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Riau Ardianto Basuki menegaskan dukungan terhadap petani dan pelaku industri sawit. Ia ingin menghapus kesan bahwa pajak menjadi momok, sekaligus mengajak pelaku usaha memahami manfaat pajak untuk pembangunan, termasuk pembiayaan pendidikan.
Dari sektor hulu penunjang, Jacques dari Pupuk Meroke menjelaskan pentingnya pemupukan berkelanjutan berbasis potassium dan magnesium. Kekurangan unsur hara ini, kata dia, akan terasa dampaknya beberapa tahun ke depan pada penurunan produktivitas kebun.
Dengan sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan petani, industri sawit Indonesia memiliki peluang emas untuk menjadikan target 100 juta ton CPO sebagai fakta sejarah, bukan sekadar janji.
