Pelantikan Muhammad Sarmuji sebagai Menteri Perindustrian oleh Presiden Prabowo Subianto pada Kamis, 1 Oktober 2026, menandai pergeseran penting dalam penguatan sektor manufaktur serta hilirisasi nasional. Sebagai Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar, Sarmuji membawa kombinasi pengalaman aktivis mahasiswa, kemampuan politik, serta pemahaman regulasi ekonomi yang matang ke Gedung Kemenperin.
Lahir di Surabaya pada 10 Juni 1974, Sarmuji menempuh pendidikan dasar hingga menengah di Kota Pahlawan. Ketertarikannya pada tata kelola ekonomi membawanya meraih gelar Sarjana Manajemen dari Universitas Jember (2000) dan Magister Administrasi Bisnis dari Universitas Indonesia (2006).
Karakter kepemimpinannya terasah melalui panggung aktivisme Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), di mana ia pernah menjabat Ketua HMI Cabang Jember (1998-1999) hingga Ketua Bidang PB HMI (2000-2002). Kiprah politiknya berlanjut di Partai Golkar, mulai dari Sekjen Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG), Ketua DPD Golkar Jawa Timur (2020-2025), hingga puncak karier internal sebagai Sekjen DPP Partai Golkar pada Agustus 2024.
Sebelum dipanggil ke kabinet, Sarmuji adalah legislator ulung yang terpilih tiga periode berturut-turut (2014–2026) dari Dapil Jawa Timur VI dengan raihan suara yang terus melonjak hingga 183.045 suara pada Pemilu 2024. Penugasannya yang panjang di Komisi VI DPR RI yang membidangi industri, perdagangan, investasi,
BUMN, dan UMKM menjadi bekal konkret dalam memetakan tantangan manufaktur Indonesia.
Di bawah kepemimpinannya, Kemenperin mengusung visi besar untuk mengembalikan industri manufaktur sebagai motor utama pertumbuhan ekonomi nasional. Pertama, target PDB Manufaktur 21-25 Persen dan pencegahan premature deindustrialization. Sarmuji menargetkan pertumbuhan sektor industri dapat melampaui pertumbuhan ekonomi nasional, dengan membidik kenaikan kontribusi manufaktur terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dari kisaran 19 persen saat ini menjadi 21 hingga 25 persen. Ia menekankan agar industri nasional tidak mengalami premature deindustrialization-yakni melandai sebelum mencapai tahap kematangan penuh.
"Kita ingin industri kita bangkit kembali. Jangan sampai industri kita layu sebelum mencapai puncaknya," tegasnya.
Kedua, tanggung jawab pemerintah membangun ekosistem dan kepastian berusaha. Menurut Sarmuji, meskipun aktivitas produksi dan inovasi dilakukan oleh pelaku usaha, pembentukan ekosistem dan lingkungan bisnis yang kondusif sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah. Kemenperin fokus memperkuat kepastian hukum, membenahi hambatan berusaha, serta mempercepat pelayanan dan koordinasi lintas kementerian/lembaga.
Selain itu, penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) akan diperkuat untuk melindungi konsumen dan meningkatkan daya saing produk dalam negeri, namun penerapannya dilakukan secara selektif agar tidak menghambat fleksibilitas industri.
Ketiga, akselerasi kawasan industri sebagai PSN dan RUU Kawasan Industri. Kemenperin mempercepat pengembangan kawasan industri sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2027 guna mendorong percepatan hilirisasi dan pemerataan investasi. Hingga triwulan III 2026, sebanyak 181 kawasan industri telah beroperasi, menampung lebih dari 12.000 tenan, menyerap 2,3 juta tenaga kerja, dan mencatatkan akumulasi investasi hingga Rp6.700 triliun dengan Pulau Jawa masih menopang lebih dari 55 persen luas kawasan industri nasional.
Guna menjamin kepastian hukum, perizinan, dan tata ruang, Kemenperin turut mengawal RUU Kawasan Industri dalam Prolegnas 2026 sembari mendorong sinergi pemda dalam penyediaan lahan dan infrastruktur.
Keempat, reorientasi IKM yaitu berorientasi hasil dan soft diplomacy. Sarmuji menggeser pendekatan pembinaan terhadap 4,43 juta unit Industri Kecil dan Menengah (IKM) dari sekadar orientasi kuantitas (jumlah peserta pelatihan) menjadi orientasi hasil yang terukur (result-oriented), seperti kenaikan kelas dari industri kecil ke menengah, peningkatan omzet, serta kapasitas penyerapan tenaga kerja.
Kelima, demokratisasi ekspor melalui platform digital. Sarmuji menegaskan bahwa aktivitas ekspor tidak boleh lagi didominasi oleh korporasi besar semata. Melalui ekosistem digital dan perdagangan daring, IKM didorong untuk aktif mengisi rantai pasok global. Bagi Sarmuji, keberhasilan produk IKM menembus pasar mancanegara juga berfungsi strategis sebagai sarana soft diplomacy yang membawa identitas dan budaya Indonesia ke panggung dunia.
Harapan Industri Hilir Sawit
Asosiasi Produsen Oleokimia Indonesia (Apolin) menyampaikan harapan besar penguatan sektor oleokimia dan hilirisasi industri sawit seiring pergantian Menteri Perindustrian RI yang kini dipegang oleh Muhammad Sarmuji.
“Apolin menyampaikan selamat bertugas kepada Muhammad Sarmuji sebagai Menteri Perindustrian yang baru dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto,” ujar Markus Susanto, Ketua Umum APOLIN.
Di bawah kepemimpinan Menperin Sarmuji, menurut Markus Susanto, Apolin menaruh harapan besar agar daya saing industri oleokimia lebih meningkat sebagai upaya mendukung kebijakan hilirisasi industri sawit nasional.
Markus mencatat ada sejumlah isu strategis yang perlu mendapatkan perhatian dalam penyelesaiannya. Isu pertama adalah Kepastian Penyaluran HGBT. Realisasi Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) diharapkan tidak lagi terhambat oleh pembatasan atau kuota yang dilakukan sewaktu-waktu oleh PT Perusahaan Gas Negara (PGN) selaku penyalur.
Hambatan ini dinilai sangat menyulitkan industri dalam menyusun perencanaan bisnis yang matang.
Selanjutnya, penyelesaian hambatan ekspor di mana perlu dilakukan langkah strategis dan koordinasi intensif dengan kementerian/lembaga terkait perlu segera dilakukan guna menuntaskan persoalan klasifikasi produk oleokimia berkenaan dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 32 Tahun 2024, yang menyebabkan terjadinya hambatan ekspor di lapangan.
Perkuat Ekspor
Muhammad Sarmuji juga menyampaikan, sebanyak 4,43 juta unit usaha sektor IKM (Industri Kecil Menengah) tersebar di berbagai wilayah Indonesia, yang terdiri atas sekitar 4,41 juta industri kecil dan mikro serta 22.161 industri skala menengah.
“Kita bisa konsentrasi pada industri kecil dan menengah yang berorientasi ekspor. Karena di era sekarang, orang bisa berjualan secara online sampai ke luar negeri. Ada teman saya yang bahkan menjual dawet sampai ke Hong Kong. Jadi, urusan ekspor jangan hanya menjadi domain industri besar, tetapi industri kecil dan menengah juga harus bisa,” kata Menperin dalam rapat kerja internal dengan Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA) di Jakarta, Rabu (7/10).
Keberadaan produk-produk IKM Indonesia di pasar internasional memiliki nilai yang lebih luas dari sekadar aktivitas perdagangan. Produk khas Indonesia yang masuk ke berbagai negara sekaligus dapat menjadi medium untuk memperkenalkan identitas dan kekayaan Indonesia kepada masyarakat dunia.
“Dalam konteks tertentu, ini juga bisa menjadi soft diplomacy. Produk-produk kita yang masuk ke luar negeri membawa identitas Indonesia. Jadi, nilai yang dibawa bukan hanya ekonomi, tetapi juga pengenalan Indonesia kepada masyarakat global,” ujarnya.
Selain memperluas orientasi ekspor, Sarmuji meminta agar program pembinaan IKM memiliki indikator keberhasilan yang semakin konkret. Salah satu ukuran yang perlu diperhatikan adalah sejauh mana intervensi pemerintah mampu mendorong pelaku industri meningkatkan skala usahanya.
