Menteri Bappenas: Penguatan Hulu Jadi Kunci Petani Sawit Masuk Hilirisasi

Jakarta, SAWIT INDONESIA - Penguatan sektor hulu, mulai dari produktivitas kebun, penggunaan bibit unggul hingga peremajaan sawit rakyat, menjadi fondasi penting untuk mendorong petani kelapa sawit masuk ke rantai bisnis hilir dan menikmati nilai tambah industri.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menegaskan, agenda hilirisasi sawit tidak akan berjalan optimal apabila persoalan di tingkat usaha tani dan ekosistem pendukung petani belum dibenahi.

“Tidak bisa berjalan baik kalau hulunya tidak tepat, on-farm-nya tidak ditata, ekosistemnya tidak ditata,” kata Rachmat dalam Pertemuan Nasional Petani Kelapa Sawit (PENAS) III yang diselenggarakan Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) di Menara Peninsula Hotel, Jakarta, Rabu (28 Oktober 2026).

Menurut Rachmat, peningkatan kesejahteraan petani tidak cukup hanya mengandalkan pengembangan industri pengolahan di hilir. Petani harus memiliki kebun yang produktif dan didukung ekosistem usaha yang memadai agar dapat mengambil bagian lebih besar dalam rantai nilai industri sawit.

Dia menjelaskan, peningkatan pendapatan petani perlu dilakukan melalui sejumlah langkah yang saling berkaitan, antara lain perluasan lahan sesuai ketentuan, penggunaan bibit unggul, peremajaan kebun, serta pemupukan untuk meningkatkan produksi tandan buah segar (TBS).
Upaya tersebut menjadi penting karena produktivitas kebun merupakan salah satu faktor yang menentukan kemampuan petani dalam memasok bahan baku secara berkelanjutan bagi industri pengolahan.

“Kalau hulunya belum kuat, hilirisasi juga akan sulit berjalan dengan baik,” menjadi inti pesan Rachmat dalam mendorong pembenahan sektor hulu sebagai bagian dari agenda hilirisasi sawit.

Rachmat mengatakan, dirinya mendapat tugas dari Presiden untuk melaksanakan hilirisasi sawit. Karena itu, dia meminta dukungan petani dan organisasi yang menaunginya agar agenda pembangunan tersebut dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat langsung kepada pelaku usaha, termasuk pekebun rakyat.

Dalam kesempatan tersebut, Rachmat juga menanggapi rumusan dan usulan hasil Rapat Kerja Nasional DPP APKASINDO yang mencakup perlindungan harga, kepastian hukum, percepatan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), penguatan koperasi, serta pengembangan kemitraan usaha.

Menurutnya, berbagai agenda tersebut tidak hanya menjadi kepentingan organisasi, tetapi juga merupakan cita-cita petani sawit secara luas.
Percepatan PSR, misalnya, diperlukan untuk memperbaiki produktivitas kebun yang sudah tidak optimal. Sementara itu, penguatan koperasi dan kemitraan dapat membantu petani memperluas akses terhadap sarana produksi, pembiayaan, pengolahan, dan pemasaran produk.

Dengan dukungan kelembagaan yang lebih kuat, petani diharapkan tidak hanya berperan sebagai pemasok TBS, tetapi juga memiliki kesempatan untuk terlibat dalam pengembangan produk turunan sawit dan memperoleh nilai tambah dari proses pengolahan.

Rachmat juga menekankan pentingnya kekompakan petani dalam memperjuangkan kepentingan bersama. Menurutnya, organisasi petani harus mampu menjadi wadah untuk mengawal berbagai kebutuhan pekebun, mulai dari persoalan kebun hingga pengembangan usaha hilir.
Petani, lanjutnya, perlu saling mendukung, memperkuat organisasi, dan menjaga soliditas kepemimpinan agar berbagai program yang dirancang dapat terlaksana secara efektif.

Selain produktivitas dan hilirisasi, Rachmat menyoroti pentingnya keterlibatan petani dalam menjaga keberlanjutan perkebunan, termasuk mencegah kebakaran lahan.

Dia menilai, upaya pemerintah dalam memperbaiki tata kelola perkebunan membutuhkan dukungan langsung dari pekebun untuk menjaga kebun dan lingkungan di sekitarnya.

Komitmen tersebut dinilai penting agar pengembangan industri sawit berjalan seiring dengan pengelolaan perkebunan yang bertanggung jawab.

“Saya ingin mendampingi petani sampai petani sejahtera,” ujar Rachmat.