Nusa Dua, SAWIT INDONESIA — Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Prof. Rachmat Pambudy menegaskan komitmen pemerintah dalam melakukan transformasi struktural industri sawit melalui Proyek Strategis Nasional (PSN).
“Berdasarkan arahan Presiden pada Desember 2025, Pemerintah Indonesia melalui Bappenas mendorong transformasi struktural yang komprehensif melalui Proyek Strategis Nasional,” ujar Rachmat Pambudy pada pembukaan Indonesian Palm Oil Conference and 2027 Price Outlook (IPOC) ke-22 di Bali International Convention Centre (BICC), The Westin Resort Nusa Dua, Bali, Kamis (12/11/2026).
Prof. Rachmat Pambudy menguraikan bahwa terdapat 5 pilar kebijakan utama industri sawit. Pertama, penyederhanaan regulasi dan menegakkan standar baru zero-burning dengan tetap menghormati kearifan lokal.
Kedua, mendukung peningkatan produktivitas petani kecil secara nasional. Ketiga, menghilangkan hambatan rantai pasok melalui pelacakan real-time. Keempat, memperkuat standar ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil) di kancah global. Kelima, mengonversi CPO menjadi produk bernilai tambah tinggi.
Selain itu, Prof. Pambudy juga mendorong kebijakan Nol Toleransi untuk Kebakaran Lahan (Zero-Burning) untuk mengatasi krisis kebakaran hutan dan lahan yang terjadi belakangan ini, pemerintah mengambil sikap tegas dengan pendekatan tanpa kompromi.
Dijelaskannya bahwa sawit bagi Indonesia bukan sekadar komoditas ekspor, melainkan pilar strategis yang menopang ketahanan pangan, mempercepat transisi energi, serta menjaga stabilitas ekonomi perdesaan yang melibatkan jutaan petani kecil (smallholders) dan pekerja.
Menurut Prof. Pambudy, Bappenas mengajak Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) untuk membangun forum dialog berkelanjutan. Aliansi ini juga akan memberdayakan Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) sebagai motor penggerak baru untuk mengalihkan keunggulan komparatif tradisional menuju keunggulan kompetitif yang berkelanjutan.
Rachmat mengatakan, transformasi tersebut perlu diarahkan agar Indonesia tidak hanya menjadi pemasok bahan mentah, tetapi juga mampu menguasai produk hilir bernilai tambah tinggi. Menurut dia, dinamika perdagangan internasional dan meningkatnya proteksionisme membuat Indonesia tidak bisa lagi hanya mengandalkan keunggulan sebagai produsen minyak sawit berbiaya rendah.
“Kami harapkan adanya kolaborasi erat dari seluruh pemangku kepentingan—mulai dari pemerintah, sektor swasta, petani, hingga masyarakat—untuk mewujudkan industri kelapa sawit Indonesia yang semakin kompetitif, tangguh, transparan, dan inklusif,” pungkasnya.
