Jakarta, SAWIT INDONESIA - Pemerintahan Prabowo Subianto memberikan dukungan penuh kepada petani sawit untuk meningkatkan kemampuannya dalam sektor hulu dan hilir sawit melalui kelembagaan koperasi. Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) diminta lebih berperan mengajak petani untuk masuk sektor pengolahan sawit.
Pesan itu mengemuka dalam pembukaan Pertemuan Nasional Petani Kelapa Sawit Indonesia (PENAS) III yang diselenggarakan Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) di Menara Peninsula Hotel, Jakarta, Rabu (28 Oktober 2026).
Acara berkaitan dengan HUT APKASINDO ke-26 ini didukung oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) yang diikuti pengurus APKASINDO dari 25 provinsi, dan dihadiri antara lain oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas Prof. Rachmat Pambudy dan Menteri Koperasi, Dr. Ferry Juliantono, dan Ketua Dewan Pembina DPP APKASINDO, Jend TNI (Purn) Moeldoko.
Prof. Rachmat Pambudy dalam pembukaan acara tersebut menegaskan, hilirisasi tidak dapat berjalan apabila belum dilakukan pembenahan persoalan di tingkat hulu.
“Pengembangan pengolahan di bagian hilir butuh pondasi yang baik di tingkat usaha tani. Karena itu, penataan kegiatan budidaya dan sistem pendukungnya menjadi bagian yang tidak dapat dilepaskan dari agenda hilirisasi sawit,” jelasnya.
Menurut Prof. Rachmat, dirinya mendapatkan tugas dari Presiden Prabowo untuk melaksanakan hilirisasi sawit. Karena itulah, dirinya meminta dukungan petani sawit seperti APKASINDO agar perencanaan pembangunan dapat dilaksanakan dengan baik yang juga dirasakan oleh para pelaku usaha, termasuk petani.
Sementara itu, Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengusulkan langkah konkret melalui pengembangan pabrik kelapa sawit milik koperasi. Untuk itulah, kementeriannya siap mendampingi koperasi petani memasuki industri pengolahan, termasuk mengakses pembiayaan melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB).
“Saya mendorong koperasi petani sawit memperluas peranannya hingga ke industri pengolahan. Koperasi dibutuhkan dalam hilirisasi agar petani memperoleh manfaat yang lebih besar dari rantai usaha sawit,” tegasnya.
Dalam paparannya, Ferry juga menyampaikan rencana pengembangan pabrik berbasis koperasi berkapasitas sekitar 60 ton per jam dengan dukungan luas kebun sekitar 7.000 hektare.
“Kami siap mendampingi koperasi-koperasi APKASINDO untuk bikin pabrik-pabrik kelapa sawit dan CPO,” ujarnya.
Terkait kemitraan, Ferry mendorong kemitraan koperasi petani dengan PT Agrinas Palma Nusantara dalam pengelolaan kebun sawit.
“Saya minta APKASINDO dapat berperan memperkuat koperasi anggotanya sebagai mitra usaha,”urainya.
Ketua Umum APKASINDO Dr. Ir. Gulat ME Manurung, MP., C.IMA., C.APO, dalam sambutannya, menyambut baik dukungan pemerintah dalam memperkuat peranan petani sawit di sektor hilirisasi.
“Hilirisasi sawit pro petani perlu membuka ruang lebih besar bagi pekebun untuk menikmati nilai tambah komoditas. Pengembangan industri tidak cukup hanya meningkatkan kapasitas pengolahan, tetapi juga perlu memperhatikan peluang kemitraan, akses usaha, dan keterlibatan petani dalam rantai nilai sawit,” tambah Gulat.
Gulat juga menekankan pentingnya menjaga hubungan antara petani swadaya, pabrik kelapa sawit komersial atau pabrik tanpa kebun, serta pabrik yang terhubung dengan kebun inti dan plasma. Sebab, masing-masing memiliki hubungan pasokan yang perlu dipahami agar perbedaan kepentingan tidak berkembang menjadi pertentangan yang merugikan petani.
Persoalan harga TBS (Tandan Buah Segar) sawit, dikatakan Gulat, juga menjadi bagian penting dari agenda PENAS III APKASINDO. Bagi petani, kepastian harga di tingkat kebun berpengaruh langsung terhadap pendapatan, biaya pemeliharaan, dan kemampuan menjaga produktivitas tanaman. Karena itu, upaya stabilisasi harga TBS untuk kesejahteraan petani penting untuk penguatan posisi tawar pekebun.
Ada pun Ketua Dewan Pembina DPP APKASINDO Jenderal TNI (Purn.) Moeldoko mendorong organisasi petani menjadi mitra strategis pemerintah sekaligus menjembatani kepentingan petani, dunia usaha, dan pemerintah. Dukungan terhadap pemerintah merupakan bukti APKASINDO dapat menjadi , menurut dia, harus disertai keberanian menyuarakan keberatan terhadap regulasi yang merugikan petani.
