Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) membuka Borneo Forum ke-7. Kegiatan ini berlangsung di Swiss-Belhotel Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah pada Jumat (28/06/2024).
Borneo Forum ke-7 diselenggarakan oleh Gabungan Pengusaha KelapaSawit Indonesia (GAPKI) dengan tema “Jaminan Investasi yang Aman untuk Pembangunan Kebun Kelapa Sawit Berkelanjutan”. Dalam sambutannya, Menteri AHY mengajak GAPKI dengan pemerintah bersama-sama menumbuhkan ekonomi masyarakat, salah satunya dengan meningkatkan investasi yang juga menjadi tema Borneo Forum ke-7 ini.
Menteri AHY menyebutkan, empat hal yang patut diperhatikan dalam menangkap peluang investasi antara lain kepastian, keamanan, stabilitas, dan berkelanjutan. “Kami punya tugas, tanggung jawab untuk menghadirkan kepastian hukum atas tanah. Kalau dibenahi dari aspek yang fundamental itu, saya rasa economic value added (nilai tambah ekonomi) akan terasa betul. Jadi kepastian hukum adalah penting dan mendasar,” ujarnya.
Pemerintah, dalam hal ini Kementerian ATR/BPN juga berkomitmen penuh dalam menciptakan iklim kegiatan berusaha yang kondusif. Kegiatan tersebut tentunya mementingkan kelestarian lingkungan hidup dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
“Yang jelas, Indonesia juga turut menjaga lingkungan hidup. Rakyat membutuhkan penghasilan, lapangan pekerjaan, jutaan pekerja bisa diserap melalui industri perkebunan kelapa sawit ini. Tapi juga di sisi lain, kita menggunakan teknik dan cara-cara yang tetap menjaga dan melindungi alam dan bumi kita,” tutur Menteri ATR/Kepala BPN.
Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Eddy Martono, menjelaskan bahwa kondisi saat ini sedang tidak baik-baik saja. Dimana, banyak anggota yang bermasalah, petani yang sudah memiliki sertifikat kemudian masuk dalam kawasan hutan sehingga peremajaan sawit pun terganggu.
Kehadiran Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono semoga mampu menyelesaikan masalah-masalah ini.
“Borneo forum ini adalah kegiatan rutin yang diselenggarakan setiap tahun oleh GAPKI seluruh Kalimantan yang saat ini tuan rumahnya adalah cabang Kalimantan Tengah (Kalteng). Kegiatan forum ini mengambil tema jaminan investasi yang aman untuk pembangunan kebun kelapa sawit yang berkelanjutan,” ujarnya.
Dijelaskannya, jumlah total GAPKI seluruh Indonesia 744 perusahaan perkebunan kelapa sawit dengan luasan 3,7 juta hektare dari data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2019 terdapat 2.056 perusahaan kelapa sawit yang beroperasi di Indonesia.
Sama halnya disampaikan oleh Gubernur Kalimantan Tengah, Sugianto Sabran. Ia mengajak para pengusaha bekerjasama untuk berjuang memerangi kemiskinan dan ketertinggalan di Kalimantan Tengah, khususnya sekitar hutan kelapa sawit maupun perkebunan lainnya. “Contoh, hutan plasma jalan. Kemiskinan bisa diselesaikan jika pengusaha-pengusaha membuka diri. Berbagi dengan masyarakat, kebun-kebun plasma diurus dan ini akan menyelesaikan persoalan,“ tegasnya.
Terkait upaya peningkatan ekonomi masyarakat, Ketua Umum GAPKI, Eddy Martono mengungkapkan bahwa para pengusaha sudah mulai melakukan peremajaan pada perkebunan kelapa sawit. “Kami menanam padi gogo di sela-sela perkebunan sawit yang melakukan peremajaan. Padi gogo berkualitas tinggi dan bergizi, sehingga selain bisa mendukung ketahanan pangan, ini juga bisa mengurangi stunting. Saya berharap anggota GAPKI khususnya Kalimantan Tengah melakukani tu,” terangnya.
Gubernur, forum ini sangat strategis untuk lebih menguatkan sinergi semua stakeholders, dalam upaya meningkatkan tata kelola industri kelapa sawit, sehingga mampu memberikan dampak positif secara menyeluruh, baikbagi Perkebunan Besar Swasta (PBS), pemerintah, maupun masyarakat.
(Selengkapnya dapat dibaca di Majalah Sawit Indonesia, Edisi 152)
