Jakarta, SAWIT INDONESIA - Menteri Koperasi Ferry Juliantono mendorong koperasi petani kelapa sawit masuk ke industri hilir, mulai dari pembangunan pabrik kelapa sawit (PKS) hingga produksi minyak goreng. Langkah ini diharapkan membuat petani tidak hanya menjual tandan buah segar (TBS), tetapi juga menikmati nilai tambah dari pengolahan sawit.
Ferry menyatakan Kementerian Koperasi siap mendampingi koperasi anggota Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) yang ingin membangun pabrik pengolahan, termasuk memfasilitasi akses pembiayaan melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) maupun perbankan.
"Kami siap mendampingi koperasi-koperasi APKASINDO untuk bikin pabrik-pabrik kelapa sawit dan CPO,” ujar Ferry dalam Pertemuan Nasional Petani Kelapa Sawit (PENAS) III di Menara Peninsula Hotel, Jakarta, Rabu (28/10/2026).
Menurut Ferry, keterlibatan koperasi dalam industri pengolahan menjadi salah satu cara untuk memperkuat posisi petani dalam rantai bisnis sawit. Dengan menghimpun kebun dan usaha anggota, koperasi berpeluang membangun skala bisnis yang lebih besar serta memperluas sumber pendapatan.
Dia mencontohkan keberhasilan koperasi di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, yang telah mendirikan pabrik kelapa sawit. Berdasarkan penelusuran elaeis.co, koperasi tersebut adalah KUD Mukti Jaya di Sungai Lilin.
Pengalaman itu, menurut Ferry, dapat menjadi contoh bagi koperasi petani di daerah lain yang ingin mengembangkan usaha pengolahan sawit.
Empat Koperasi Disiapkan untuk Pengembangan Pabrik Sawit
Ferry mengungkapkan, terdapat empat koperasi yang telah mendatangi Kementerian Koperasi untuk mendapatkan pendampingan dan pembiayaan dalam pengembangan pabrik sawit.
Dia berharap inisiatif tersebut dapat mendorong berdirinya empat pabrik pengolahan sawit milik koperasi dalam waktu yang tidak terlalu lama.
Dalam paparannya, Ferry menyampaikan rencana pengembangan pabrik berbasis koperasi dengan kapasitas sekitar 60 ton per jam dan dukungan areal kebun sekitar 7.000 hektare.
Untuk mencapai skala usaha tersebut, dia mendorong petani dengan kepemilikan kebun relatif kecil agar bergabung dalam koperasi. Konsolidasi dinilai dapat memperkuat kemampuan petani dalam mengelola usaha, menghimpun pasokan bahan baku, dan mengakses pembiayaan.
Ferry juga mengajak koperasi yang memiliki dukungan areal perkebunan sekitar 5.000–10.000 hektare untuk berkomunikasi dengan Kementerian Koperasi guna menjajaki pengembangan pabrik.
“Kalau koperasi-koperasi punya dukungan areal sekitar 5.000 sampai 10.000 hektare, silakan berkomunikasi dengan kami untuk pengembangan pabrik,” ujar Ferry.
Dia menegaskan, pengembangan usaha tersebut perlu ditopang tata kelola koperasi yang baik. Koperasi tidak hanya harus mampu menghimpun modal dan bahan baku, tetapi juga menjalankan bisnis secara profesional agar investasi pengolahan dapat berkelanjutan.
Dari sisi pembiayaan, Ferry menyebut koperasi dapat menjajaki dukungan LPDB maupun perbankan. Pendampingan diperlukan agar koperasi memiliki kesiapan kelembagaan dan kemampuan mengelola usaha sebelum memperluas investasi.
Ferry tidak hanya mendorong pembangunan pabrik pengolahan TBS menjadi minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO). Dia juga memiliki gagasan agar koperasi petani kelak dapat memproduksi minyak goreng sendiri.
Menurutnya, pengembangan industri pengolahan lanjutan dapat membuka peluang bagi koperasi untuk memperoleh nilai tambah yang lebih besar dibandingkan hanya menjual hasil panen.
Ferry berharap, apabila jumlah pabrik sawit milik koperasi semakin berkembang, usaha tersebut dapat dilanjutkan ke produksi minyak goreng yang dipasarkan melalui jaringan koperasi desa.
Gagasan tersebut masih merupakan arah pengembangan yang ingin diwujudkan. Realisasinya membutuhkan investasi lanjutan, pasokan bahan baku yang konsisten, kemampuan pengelolaan industri, serta akses pasar.
Meski demikian, Ferry menilai koperasi perlu mulai membangun fondasi bisnis agar petani memiliki kesempatan lebih besar untuk masuk ke kegiatan pengolahan.
Dengan demikian, koperasi diharapkan tidak berhenti sebagai wadah penghimpun petani, tetapi berkembang menjadi badan usaha yang terlibat dalam produksi, pengolahan, dan pemasaran produk turunan sawit.
Selain mendorong pembangunan pabrik, Ferry mengajak koperasi petani sawit menjajaki kemitraan dengan PT Agrinas Palma Nusantara dalam pengelolaan perkebunan.
Dia menyebut Kementerian Koperasi telah menandatangani kerja sama dengan perusahaan tersebut. Ferry berharap APKASINDO dapat memperkuat koperasi anggotanya agar siap menjadi mitra usaha.
Kemitraan tersebut dinilai dapat membuka ruang bagi koperasi untuk terlibat lebih jauh dalam pengelolaan perkebunan, sekaligus membangun hubungan usaha yang lebih terorganisasi antara petani dan perusahaan.
Ferry menekankan bahwa penguatan koperasi perlu mencakup kegiatan hulu dan hilir. Di tingkat hulu, petani membutuhkan kelembagaan yang kuat untuk mengonsolidasikan kebun dan pasokan TBS. Sementara itu, di tingkat hilir, koperasi perlu mengembangkan kapasitas pengolahan dan pemasaran agar manfaat ekonomi sawit dapat dirasakan lebih luas.
