Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan – International Tropical Timber Organization (ITTO) bersama Institut Pertanian Bogor (IPB) dan Regional Fire Management Resources Center – South East Asia (RFMRC-SEA) menggelar webinar seri ke-4 dengan topik Mitigation and Collaboration Governance Model for Fire Prevention secara daring (23/9/2021).
Webinar yang dimoderatori oleh Bambang Hero Saharjo (IPB) ini menghadirkan narasumber utama yaitu Wida Susanty Haji Suhaili (Universiti Teknologi Brunei) dan Dody Ruswandi (BNPB Indonesia).
Wida menyampaikan dalam paparannya yang berjudul Peatland Forest Fire: Mitigation and Conservation Management in Brunei Darussalam, kondisi gambut di Brunei serta pembelajaran dari kebakaran hutan tahun 2016 yang memerlukan penguatan koordinasi dan kolaborasi semua pihak, peningkatan kesadaran masyarakat, pelibatan masyarakat desa, serta pelaksanaan patrol pencegahan kebakaran hutan. Brunei juga berkomitmen dalam perlindungan sumber daya hutan dan keanekaragaman hayati dengan pembatasan eksploitasi sumber daya hutan, implementasi pengelolaan hutan berkelanjutan, serta optimalisasi nilai intrinsik kehutanan di luar nilai ekonomisnya.
“Sektor kehutanan mungkin bukan merupakan sektor utama perekonomian, namun kehutanan memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap sektor lain. Hutan bukan hanya berkenaan dengan nilai ekonomi, diperlukan optimalisasi nilai jasa lingkungan dari hutan yang merupakan komponen penting dalam konservasi keanekaragaman hayati,” imbuh Wida.
Komitmen jangka panjang Brunei berkaitan dengan konservasi hutan dan keanekaragaman hayati sejalan dengan perwujudan Brunei Vision 2035, pencapaian tujuan Sustainable Development Goals (SDGs), inisiatif perubahan iklim, Convention on Biological Diversity (CBD).
Dody menyampaikan topik berjudul Collaboration Governance Model of Wildfire Prevention in Indonesia. Dody mengawali presentasinya dengan historis dan dampak kebakaran hutan di Indonesia.
“Terdapat empat aspek penting dalam mitigasi risiko bencana sesuai Sendai Framework meliputi pemahaman tentang risiko bencana, penguatan tata kelola penanganan risiko, dukungan program kegiatan untuk membangun ketahanan bencana, serta peningkatan manajemen risiko bencana; diperlukan aspek tambahan lain yang tidak kalah pentingnya yaitu manajemen kolaboratif yang sesuai dengan kearifan lokal,” tambah Dody.
Dodu merekomendasikan untuk melakukan evaluasi dan pemutakhiran Inpres No 3 Tahun 2020 dengan melibatkan lebih banyak stakeholder yang relevan. Berdasarkan hasil studi, perlu memasukan aspek tambahan dalam tata kelola pencegahan karhutla secara kolaboratif. Manajemen kolaboratif diperlukan sebagai respon atas implementasi suatu kebijakan yang kurang efektif dan inefisien.
Dalam seri webinar ini juga menghadirkan pembicara tamu Jean-Michelle Dumaz (Atase Pertahanan Sipil Perancis untuk Siangapura dan Asia Tenggara. Jean menyampaikan bahasan tentang Adapting the Response Organization to the Whole Challenges of the Forest Fire. Jean mengawali paparannya dengan menyampaikan historis kebakaran hutan masif di Perancis yang menimbulkan dampak yang sangat merugikan. Belajar dari kejadian tersebut, dilakukan pengembangan pendekatan yang terintegrasi dalam pengendalian kebakaran hutan, berpedoman pada prinsip mengadopsi pendekatan global dan aspek antisipatif. Pendekatan dimaksud menuntut peran serta berbagai stakeholder baik di tingkat Nasional maupun regional dan diwujudkan dalam bentuk penyusunan regulasi atau SOP, pembangunan pusat riset terapan, akademi pengendalian kebakaran hutan, serta pusat pengolahan data berbasis GIS.
“Empat tujuan utama dalam penanganan kebakaran hutan yaitu mencegah terjadinya kebakaran hutan, melakukan penanganan kebakaran hutan secara cepat pada fase awal, menekan tingkat penyebaran kebakaran hutan, serta pemulihan hutan paska kebakaran,” kata Jean.
Pelaksanaan webinar dilaksanakan secara daring melalui platform Zoom dan kanal Live Youtube, dengan jumlah total peserta lebih dari 150 orang, dengan latar belakang yang cukup beragam, mencakup akademisi, peneliti, sektor pemerintahan, sektor swasta, mahasiswa, maupun NGO. Para peserta webinar tidak hanya berasal dari Indonesia, namun juga dari Jepang, Malaysia, Brunei, Thailand, Singapura, Australia, Kanada dan Timor Leste.
Sumber: sipongi.menlhk.go.id
