Jakarta, SAWIT INDONESIA –Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Perkebunan Inti Rakyat (ASPEKPIR), Setiyono ungkap kendala yang menyebabkan rendahnya realiasisasi peremajaan sawit rakyat (PSR). Salah satu yang menjadi kendala yaitu harga TBS yang tinggi dan tidak adanya income ketika tanaman ditumbang menjadi kekhawatiran petani. Ini yang menjadi penyebab petani sawit menunda kebunnya untuk diremajakan.
“Kalau untuk persyaratan legalitas, petani sawit anggota ASPEKPIR relative aman. Kemarin, ada juga petani sawit yang menunda untuk ikut PSR, karena penambahan dana hibah PSR, dari Rp30 juta menjadi Rp60 juta. Saat ini,sudah ada dan bertambah anggota yang akan mengikuti PSR, dan sudah dikoordinir oleh lembaga masing-masing,” ujarnya, saat ditemui di sela-sela acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ASPEKPIR, di Jakarta.
“Kami berharap hingga akhir 2025, sudah bisa memenuhi target 120 ribu ha. Yang jelas, kami selalu melakukan sosialisasi terkait PSR, agar para anggota (ASPEKPIR) melakukan peremajaan kebunnya, untuk meningkatkan produksi dan produktivitas kebunnya. Saat ini kebun sawit anggota ASPEKPIR yang sudah diremajakan lebih dari 20% dari total luas lahan anggota yang mencapai 800 ribu hektar,” imbuh Setiyono.
Menurutnya, terkait dengan program PSR, ini adalah bentuk perhatian pemerintah kepada petani sawit yang menginginkan peningkatan produktivitas untuk kesejahteraan. Maka, sosialisasi kepada para petani sawit harus terus disosialisasikan.
“Melalui dana hibah dari BPDP yang semula Rp25 juta, bertambah menjadi Rp30 juta, dan ditambah lagi menjadi Rp60 juta. Ini adalah bentuk perhatian dari pemerintah kepada petani sawit. Maka, program PSR harus terus disosialisasikan agar bisa terlaksana memenuhi target,” jelas pria berdarah Jawa yang bangga menjadi petani sawit.
Namun, untuk kehilangan pendapatan ketika tanaman kelapa sawit ditumbangkan, kata Setiyono dari pemerintah juga sudah memberikan solusi untuk tumpang sari, menanam tanaman sela seperti jagung atau padi Gogo.
“Sehingga petani sawit tetap mendapatkan pendapatan (income) ketika tanaman kelapa sawit ditumbang dan ditanam kembali yang memerlukan waktu untuk masuk masa produksi (panen),” pungkasnya.
Direktur Penghimpunan Dana - BPDP, Normansyah Hidayat Syahruddin mengutarakan bahwa program PSR merupakan bagian dari program yang ada di BPDP.
“Bahkan, dana yang tersalurkan untuk program PSR sejak 2016, sekitar Rp10 triliun. Dana untuk program PSR juga ditingkatkan dari Rp25 juta, menjadi Rp30 juta, dan sekarang Rp60 juta. Ini bentuk komitmen pemerintah mendukung peningkatan produktivitas kebun petani rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan,” ujarnya.
