Penulis : Prof. Sudarsono Soedomo
Banyak orang berbicara tentang deforestasi dengan nada marah, seolah-olah kerusakan hutan adalah kejahatan yang dilakukan oleh “orang lain”: petani, perusahaan, atau masyarakat di pinggiran. Nada ini sarat tuntutan moral—hutan harus diselamatkan, penebang harus dihukum, pembangunan harus dihentikan. Namun kemarahan itu menjadi problematis ketika ditarik sedikit lebih dekat ke kehidupan mereka sendiri.
Sebagian besar dari mereka lahir, tumbuh, dan hidup dari hasil deforestasi. Mereka tinggal di kota yang berdiri di atas hutan yang telah dibuka. Mereka menikmati listrik, jalan, sekolah, rumah sakit, internet, dan berbagai kenyamanan modern yang seluruhnya merupakan produk transformasi bentang alam. Tidak ada kota tanpa deforestasi. Tidak ada peradaban modern tanpa penukaran hutan dengan ruang hidup manusia.
Di titik ini, muncul absurditas moral: seseorang menikmati penuh manfaat dari deforestasi historis, tetapi menuntut orang lain untuk menanggung beban moral agar deforestasi tidak terjadi hari ini. Seolah-olah dosa ekologis hanya berlaku surut ke luar dirinya, bukan ke dalam kehidupannya sendiri.
Kalimat “menukar hutan dengan uanglah” sering dilontarkan dengan nada sinis. Padahal, pertukaran itu persis yang telah dilakukan oleh masyarakat perkotaan—hanya saja dalam bentuk yang sudah dinormalisasi. Hutan ditukar dengan kota, dengan gaji tetap, dengan akses pendidikan, dengan keamanan sosial. Setelah pertukaran itu berhasil dan kenyamanan tercapai, tuntutan moral pun dilontarkan kepada mereka yang belum sempat menikmati hasilnya.
Bagi saya, inilah letak absurditasnya. Masalahnya bukan pada kritik terhadap deforestasi itu sendiri. Kritik tersebut sah dan penting. Yang problematis adalah ketidaksediaan untuk menanggung konsekuensi dari tuntutan moral yang diajukan. Melarang orang lain menebang hutan sambil terus mengonsumsi produk, energi, dan ruang yang lahir dari deforestasi adalah bentuk pemindahan beban moral.
Lebih jauh, kemarahan semacam ini sering gagal membedakan antara deforestasi sebagai proses historis dan deforestasi sebagai tindakan kriminal. Tidak semua pembukaan hutan adalah kejahatan. Banyak di antaranya merupakan fase transisi sosial-ekonomi yang, dalam konteks tertentu, justru menyelamatkan manusia dari kemiskinan struktural. Menghapus konteks ini demi kepuasan moral bukanlah keadilan ekologis, melainkan penyederhanaan yang berbahaya.
Sikap untuk tidak memaksakan sesuatu yang kita sendiri tidak mampu melakukannya adalah bentuk kejujuran etis. Ia memaksa kita untuk bertanya: jika kita benar-benar ingin menghentikan deforestasi, apakah kita siap mengubah gaya hidup kita? Apakah kita siap membayar harga pangan, energi, dan perumahan yang lebih mahal? Apakah kita siap hidup dengan keterbatasan ruang dan pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat?
Jika jawabannya tidak, maka kemarahan moral kehilangan legitimasi. Mungkin yang lebih jujur bukanlah berteriak “selamatkan hutan” dari kejauhan, melainkan mengakui kontradiksi ini secara terbuka. Bahwa kita semua—baik yang tinggal di kota maupun di desa—adalah bagian dari sejarah deforestasi. Bahwa persoalan lingkungan bukan soal orang jahat dan orang baik, melainkan soal bagaimana membagi biaya transisi secara adil menuju masa depan yang lebih lestari.
Tanpa pengakuan itu, debat lingkungan akan terus berputar dalam lingkaran absurditas: penuh kemarahan, miskin refleksi, dan jauh dari solusi.
(mBanyuwangi, 13122025)
