Sumatera Selatan, SAWIT INDONESIA – Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di Sumatera Selatan menunjukkan kemajuan pesat pada kebun plasma, namun petani mandiri masih menghadapi berbagai hambatan, mulai dari validitas data lahan hingga akses pembiayaan.
Isu tersebut mencuat dalam kunjungan ke KUD Lempung Indah Sejahtera (LISA), Desa Lempuing Indah, Kecamatan Lempuing Jaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Rabu (11 Februari 2026). Agenda ini menjadi bagian dari rangkaian Workshop PSR Sumsel yang berlangsung 12–13 Februari 2026 oleh Majalah Sawit Indonesia dengan dukungan Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP).
Ketua DPW APKASINDO Sumsel M. Yunus menyebut mayoritas kebun sawit rakyat di Sumsel sebenarnya sudah bermitra dengan perusahaan inti. Skema plasma bahkan mencapai sekitar 85 persen. Sebaliknya, petani swadaya atau mandiri masih tertinggal.
“Kalau plasma relatif aman karena diurus perusahaan. Yang mandiri ini tantangannya berat, terutama data. Banyak desa atau kecamatan belum punya data lahan yang valid,” kata Yunus.
Menurut dia, lemahnya pendataan membuat banyak petani mandiri sulit mengakses PSR. Padahal, dengan pengelolaan baik, kebun sawit bisa memberi hasil signifikan.
“Harusnya satu hektare bisa dapat jutaan rupiah. Tapi karena kebunnya tidak dirawat, cuma ratusan ribu. Kasihan petaninya,” ujarnya.
Yunus juga mendorong pemerintah memberi fleksibilitas aturan PSR, termasuk syarat hamparan minimal dalam radius 10 kilometer yang dinilai menyulitkan petani kecil dengan lahan tersebar.
“Petani mandiri lahannya terpencar. Jangan dipaksakan satu hamparan besar. Yang penting diremajakan,” tambahnya.
Perusahaan Inti Bantu Bibit dan Akses Kredit
Dari sisi industri, perusahaan perkebunan mulai memperkuat peran pendampingan. Manajer R&D dan Pemuliaan Bibit Wilmar Group, Rahmat Syah, mengatakan pihaknya menyiapkan benih unggul sekaligus membantu petani mencari pembiayaan.
“Kami buat MoU, bantu bibit dari dana BPDP. Kalau dananya kurang, kami carikan bank. Perusahaan perlu meyakinkan bank bahwa kebun ini layak dan menghasilkan,” jelas Rahmat.
Menurut dia, dukungan perbankan menjadi kunci agar petani mandiri bisa mengikuti PSR. Ia mencontohkan Bank Sumsel yang mulai menyalurkan pembiayaan setelah melihat potensi produktivitas kebun sawit rakyat.
“Kalau semua pihak bersinergi: perusahaan, bank, dan pemda petani mandiri juga bisa naik kelas,” katanya.
Kunjungan ke KUD LISA sendiri menunjukkan hasil nyata kemitraan. Dengan dukungan teknis dan pembiayaan, koperasi tersebut berhasil meremajakan kebun dan meningkatkan produktivitas. Model ini diharapkan menjadi contoh bagi pengembangan PSR di wilayah lain.
Pelaku industri menilai, masa depan PSR di Sumsel kini bergantung pada dua hal: kemitraan yang kuat dan tata kelola data yang rapi. Tanpa itu, petani mandiri berisiko tertinggal dari gelombang peremajaan sawit nasional.
