Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sektor sawit disebut belum signifikan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi di daerahnya masing-masing. Pada pemerintahan Prabowo Subianto, peranan KEK dinilai menjadi kunci pendorong agar Indonesia mampu melaju mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen yang merupakan target pemerintahan baru ini.
Hal tersebut terangkum dalam seminar “Peranan Kawasan Ekonomi KhususTerhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Investasi Industri Hilir Sawit Bernilai Tambah Tinggi” yang diselenggarakan Majalah Sawit Indonesia dan Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI) serta didukung Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) di Jakarta, Senin (4 November 2024).
Dalam sesi II seminar tersebut, Deputi Bidang Pengembangan Regional Badan Perencanaan Pembangunan (Bappenas) Tri Dewi Virgiyanti mengatakan bahwa tujuan pemerintah membangun KEK itu sendiri adalah untuk membangun wilayah, bukan hanya industrinya saja. KEK di Indonesia dari sisi kewilayahan tersebar secara tidak merata. Jawa paling banyak sembilan, Sulawesi adatiga, Kalimantan ada dua, Maluku dan Papua masing-masing ada 1. Artinya, di kawasan Indonesia Barat itu terdapat 68 persen dan Indonesia kawasan Timur 32 persen.
Deputi Bidang Pengembangan Regional Badan Perencanaan Pembangunan (Bappenas) Tri Dewi Virgiyawanti mengatakan bahwa tujuan pemerintah membangun KEK itu sendiri adalah untuk membangun wilayah, bukan hanya industrinya saja. KEK di Indonesia dari sisi kewilayahan tersebar secara tidak merata. Jawa paling banyak sembilan, Sulawesi ada tiga, Kalimantan ada dua, Maluku dan Papua masing-masing ada 1. Artinya, di kawasan Indonesia Barat itu terdapat 68 persen dan Indonesia kawasan Timur 32 persen.
“Yang paling jelek itu sebenarnya KEK sawit di MBTK dan Sorong. Yang cukup baik KEK Sei Mangkei dan Arun,” ujarnya.
Secara keseluruhan, Virgiyawanti mengungkap bahwa KEK sendiri kinerjanya belum signifikan. Hal itu terbukti dari capaian realisasi investasi pada triwulan pertama 2024 baru Rp15 triliun dari target Rp71 triliun. Lalu, penyerapan tenaga kerja baru pun baru 9 ribu dari 38 ribu orang yang ditargetkan.
“Apakah KEK ini mampu mendorong ekonomi di kawasan kawasan? Ternyata ini juga belum optimal,” tuturnya.
Virgi juga menuturkan jika saat ini pemerintah sedang Menyusun Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 yang ditargetkan pada Januari 2025 sudah final. RPJMN ini mengganti RPJMN 2020-2024 era Presiden Jokowi yang baru saja selesai.
“[Evaluasinya dalam RPJMN 2020-2024] KEK sektor sawit perlu ditingkatkan realisasi investasinya untuk mengatasi pertumbuhan industri yang kecil dan stagnan. Industri pengolahan, hilirisasi sawit perlu diperhatikan untuk mendorong produktivitas sawit saat ini,” ungkapnya.
Menurutnya, dalam 5 tahun kedepan Indonesia harus tumbuh ekonominya sebesar 8 persen secara berkelanjutan. Kemudian kemiskinan turun sampai 4,5 persen hingga rasio gini menurun sampai ke 0,37. Caranya, lanjut dia, adalah hilirisasi dan industrialisasi komoditas, termasuk sawit. Proyek Strategis Nasional untuk 5 tahun kedepan pemerintah akan fokus pada hilirisasi sawit, produktivitas kebun, industri biofuel, industri oleokimia.
Direktur PT Kawasan Industri Nusantara (KINRA) sebagai pengelola Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei, VT Moses Situmorang menerangkan bahwa efek berantai dari hilirisasi sawit sangat besar, dengan produktivitas sawit 50 juta matrik ton senilai Rp750 triliun. Maka, jika direalisasikan hilirisasi potensinya bisa mencapai Rp4.350 triliun.“Itu baru CPO, belum dibahas produk turunan sawit lainnya,” ucapnya.
Di samping itu, dia menerangkan KEK Sei Mangkei memiliki total area seluas 1.993,8 hektare yang didirikan pada 2012 dengan total aset Rp16,49 triliun yang merupakan kombinasi dari pemerintah dan swasta.
“Current occupancy kita sudah 450. Jadi sudah 25 persen, 5 tahun kedepan sudah 860. Karena untuk sawit sudah dikatakan penuh. Maka, kita akan bergeser ke karet dan industri hilirnya,” katanya.
Kunci kemajuan KEK yang ada di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara ini, menurut Moses adalah memiliki tingkat kompetitif tertinggi di sektor sawit. Hal itu jika dibandingkan dari negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Vietnam. Dia mengatakan jika Kuala Tanjung sudah beroperasi penuh, maka akan makin mendorong kemajuan KEK Sei Mangkei secara signifikan.
“Kalau tadi hilirisasi sawit sudah penuh, 15 ribu ton sehari itu maka produksi yang di Sumatera sudah habis dipakai industri sawit di Sei Mangkei. Game changer kenapa Sei Mangkei lebih cepat kemajuannya pada 2023 itu adalah tol dari Medan sudah terkoneksi. Jadi 120 km itu bisa cuma 1 jam 20 menit,” tuturnya.
Dalam kesempatan itu juga, Dwi Sutoro, Direktur Pemasaran Holding Perkebunan (PTPN III Persero) mengungkapkan bahwa tujuan lain KEK yaitu merupakan upaya membangun ekosistem, tidak semata-mata kawasan industri fisik.
“Jadi kalau bicara KEK sawit untuk hilirisasi, kita kadang kadang terjebak kepada bahan bakunya apa, marketnya dimana. Tapi kita harus memasukkan poin yang sangat penting ekosistem yang terbentuk disitu. Mulai dari karyawan, karakter investor antara negara A dan B beda. Termasuk budaya yang akan dibentuk dalam ekosistem ini harus dilakukan,” tuturnya.
Dikatakannya, keberadaan KEK sejatinya tidak hanya dibutuhkan pengusaha, melainkan juga oleh negara. Dengan demikian, ambisi pemerintah dengan target pertumbuhan ekonomi 8 persen itu suka tidak suka harus menyediakan program untuk mendorong itu dan salah satunya KEK.
“Salah satunya adalah tadi juga clear di pembicara Ibu Virgi tadi juga bilang bahwa FDI [Foreign Direct Investment] harus dinaikkan dan itu salah satu poin yang harus kita garap bersama. Tanpa itu kalau hanya mengandalkan growt domestik kayaknya 8% ya berat,” tuturnya.
Syarat mengalirnya investasi, menurut Dwi adalah dengan terbangunnya ekosistem industri yang menjadi alasan para investor untuk masuk menanamkan modalnya. Hal tersebutakan berjalan, lanjut dia, jika pemerintah berperan banyak untuk membangun ekosistem KEK. Dwi mencotohkan keberadaan KEK di China yang merupakan negara dengan KEK terbanyak.
“Sehingga syarat utama memang seperti terjadi di China adalah komitmen dan dukungan dari pemerintah. Pemerintah Cross Departemen tidak hanya maksudnya Kementerian Perekonomian atau Bappenas tapi mungkin banyak aspek-aspek teknis yang kadang-kadang, maaf, bahasanya kalau seringitu adalah tumpang tindih atau whatever apapun namanya tetapi memang komitmen dan dukungan itu sangat-sangat diperlukan di situ,” bebernya.
Dwi menyampaikan kontribusi KEK di China sangat besar terhadap pertumbuhan ekonomi bahkan mencapai sekitar 22% dari GDP. Kemudian hasil dari investasi KEK yang ada di Negeri Tirai Bambuitu 60 persennya untuk ekspor. Dampaknya, ujarnya, dalam 5 tahun terakhir merek-merek China mulai masuk kebanyak negara dengan merek aslinya.
Menurut Dwi, faktor kunci sukses industri di China itu pertama adalah komitmen dan dukungan kuat dari pemerintah. Sebab, pemerintah China menyadari jika kemajuan KEK sangat dibutuhkan bagi pembangunan ekonomi sebuah negara. “Dalam hal ini, pemerintah mesti lintas kementerian tidak hanya Kementerian Perekonomian atau Bappenas. Memang komitmen dan dukungan itu sangat diperlukan di sini,” pungkasnya.
