21st IPOC Indonesian Palm Oil Conference 2025 and 2026 Price Outlook yang berlangsung 13-14 November 2025 mencatatkan sejarah baru. Pada gelaran ke-21 yang berlangsung di Bali International Convention Center (BICC), jumlah peserta mencapai 1.545 orang, capaian tertinggi selama dua dekade konferensi sawit tersebut diselenggarakan. Angka itu sekaligus menegaskan posisi IPOC sebagai salah satu forum minyak sawit paling berpengaruh di dunia.
Ledakan partisipan tahun ini tidak hanya mencerminkan meningkatnya perhatian internasional terhadap industri sawit Indonesia, tetapi juga memperlihatkan bagaimana ketidakpastian global justru mendorong pelaku pasar mencari kepastian dari negara produsen terbesar minyak sawit dunia itu. Delegasi dari 28 negara hadir di Bali, mulai dari India, China, Uni Emirat Arab, Belanda, hingga Nigeria dan Amerika Serikat.
Chairperson IPOC 2025 Mona Surya menyebut antusiasme tahun ini melampaui ekspektasi.
“Jaringan yang terbentuk di IPOC selalu menjadi ruh konferensi ini. Tahun ini energinya terasa berlipat,” ujar dia dalam sambutannya, Kamis (13 November 2025).
Lonjakan peserta IPOC 2025 tidak lepas dari kondisi pasar global yang terus bergolak. Isu tarif dagang Amerika Serikat, implementasi regulasi deforestasi Uni Eropa (EUDR), hingga ketidakpastian rantai pasok global membuat banyak pihak mencari arah kebijakan langsung dari Jakarta.
Inovasi berbasis energi terbarukan seperti program biodiesel B40 serta wacana penerapan B50 juga menjadi magnet tersendiri. Perusahaan global ingin mengetahui seberapa besar peran sawit Indonesia dalam bauran energi ke depan.
Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto dalam sambutannya menegaskan bahwa sawit tetap menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia. Surplus neraca perdagangan hingga US,34 miliar pada September 2025, kata Airlangga, tidak lepas dari kuatnya ekspor sawit.
Sepanjang Januari–September 2025, ekspor minyak sawit Indonesia menembus 28,66 juta ton, atau naik 11,26 persen dibanding periode sama tahun sebelumnya. Harga acuan juga stabil di atas Rp3.000 per kilogram, memberi napas panjang bagi industri dan jutaan petani kecil.
Airlangga menyoroti pentingnya hilirisasi sebagai mesin pertumbuhan baru. “Kita tidak boleh berhenti pada ekspor bahan mentah,” katanya. Pemerintah mendorong pengembangan biodiesel, oleokimia, hingga Sustainable Aviation Fuel (SAF) sebagai masa depan energi nasional.
Pemerintah juga merilis Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2025 untuk memperkuat sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO). Instrumen ini menjadi tonggak transparansi dan tata kelola industri sawit.
Airlangga mengungkapkan bahwa pemerintah tengah merancang Sistem Informasi ISPO, yang menghubungkan data perkebunan, sertifikasi, hingga perdagangan dalam satu platform terpadu.
“Transparansi menjadi kunci agar sawit Indonesia tidak mudah disalahpahami,” ujarnya.
Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Eddy Martono menilai tahun 2025 sebagai momentum berharga. Produksi nasional naik menjadi 43 juta ton, tumbuh 11 persen. Ekspor CPO, produk turunan, biodiesel, dan oleokimia melonjak 13,4 persen, menghasilkan devisa US,3 miliar. Di dalam negeri, konsumsi meningkat menjadi 18,5 juta ton.
Menurut Eddy, sebagai forum strategis tahunan yang menjadi barometer arah kebijakan dan prospek industri kelapa sawit nasional maupun global, IPOC kali ini mengambil tema “Navigating Complexity, Driving Growth: Governance, Biofuel Policy and Global Trade.”
Terkait dengan perdagangan global, menurut Eddy, sebetulnya peluang pertumbuhan industri sawit nasional terbuka lebar. Salah satunya dapat dilihat dari momentum bersejarah berupa Indonesia-EU Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU CEPA) yang mengubah percaturan dan akses langsung ke pasar terbesar di dunia.
Kendati demikian, regulasi mengenai deforestasi Uni Eropa (EU’s Deforestation Regulations atau EUDR) mengharuskan segenap pelaku industri ini lebih strategis, patuh dan menunjukkan komitmen atas nilai-nilai positif yang terkandung di dalam industri sawit nasional.
EUDR, menurut Eddy, bukanlah sekadar regulasi. EUDR harus dipandang sebagai cermin bagi sistem yang harus dibangun dan diterapkan pada industri sawit nasional. Informasi yang keliru harus diluruskan dengan data dan fakta yang sebenarnya. Tuntutan atas standar yang ditetapkan Eropa, mesti ditegaskan dengan menerapkan standar yang jauh lebih baik.
Itu sebabnya, sebagai strategi kedua, tata kelola menjadi penting. Sertifikasi ISPO harus diperkuat. ISPO tidak boleh menjadi sekadar simbol. Produk kebanggaan anak bangsa dan bukti kedaulatan ini harus menjadi standar emas global.
Setelah memperkuat rumah sendiri, seluruh pemangku kepentingan juga harus menengok ke luar. Menurut Eddy, dunia perlu diberi pemahaman bahwa penerapan prinsip-prinsip keberlanjutan bukan sebuah slogan.
(Selengkapnya dapat dibaca di Majalah Sawit Indonesia, Edisi 169)
