Ambisi Indonesia untuk mencapai produksi minyak sawit mentah (CPO) sebesar 100 juta ton pada tahun 2045 menjadi topik utama dalam seminar sesi II SIEXPO 2025 yang bertajuk “Mampukah Produksi Sawit 100 Juta Ton Tercapai pada 2045?” di Pekanbaru Convention and Exhibition (SKA-Coex), Kamis (7 Agustus 2025).
Diskusi menghadirkan berbagai pemangku kepentingan sawit, mulai dari asosiasi pengusaha, organisasi petani, pemerintah, hingga perusahaan pendukung industri. Semua sepakat, target besar ini hanya dapat tercapai jika ada langkah strategis luar biasa, bukan lagi cara-cara biasa.
Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Eddy Martono menegaskan, ambisi Indonesia untuk mencapai produksi minyak sawit mentah (CPO) sebesar 100 juta ton pada tahun 2045 hanya bisa tercapai jika pemerintah dan pelaku industri mengambil langkah strategis yang berani.
Eddy menyebut ada sejumlah pekerjaan rumah besar yang harus segera diselesaikan.
“Kalau mau 100 juta ton, moratorium harus dicabut. Kita juga harus menyelesaikan masalah EUDR (European Union Deforestation Regulation). Ini PR besar kita,” ujar Eddy
Ia menekankan perlunya penambahan lahan sawit baru seluas 5 juta hektare. Selain itu, program peremajaan sawit rakyat (PSR) harus dipacu hingga 250 ribu hektare per tahun. Saat ini, target PSR justru terus menurun, dari 150 ribu hektare, turun ke 120 ribu hektare, dan kini hanya 80 ribu hektare per tahun.
“Kalau maucapai target, kita harus agresif. Petani yang melakukan PSR juga perlu insentif selama masa tunggu panen. Kalau tidak, mereka enggan meremajakan kebunnya,” tegasnya.
Eddy juga menyoroti persoalan tumpang tindih lahan dan ruwetnya regulasi. Menurutnya, penyelesaian kawasan hutan yang masuk dalam konsesi sawit harus menjadi prioritas, disertai penyederhanaan aturan.
“Kita butuh jalan tol kebijakan, jangan lagi terhambat masalah kawasan. Kalau mau 100 juta ton di 2045, harus ada satu badan khusus yang mengurus sawit. Saat ini, ada 37 kementerian dan lembaga yang mengurusi, ini membuat kebijakan tumpang tindih,” paparnya.
Terkait hilirisasi dan ketahanan energi, Eddy mengingatkan agar rencana swasembada energi berbasis sawit tidak mengorbankan ekspor.
“Dana untuk membiayai program energi itu berasal dari pungutan ekspor. Jadi, skenarionya harus jelas, supaya ekspor tetap berjalan dan swasembada energi tercapai,” ungkapnya.
Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO), Rino Afrino, menegaskan bahwa target produksi sawit nasional 100 juta ton tidak harus menunggu tahun 2045. Menurutnya, jika persoalan produktivitas petani diselesaikan dengan serius, lompatan produksi bisa dicapai jauh lebih cepat.
“Pertanyaan ini selalu datang dari petani, apakah harus menunggu 2045? Jawabannya tidak. Dengan niat, fokus, dan konsep pengelolaan sawit terintegrasi, capaian itu bisa lebih cepat,” ujar Rino.
Rino memaparkan, banyak perkebunan sawit rakyat saat ini menghadapi dilema karena usia tanaman sudah tua dan produktivitas sangat rendah. “Di Riau saja ada sekitar 100 ribu hektare sawit berumur 40 tahun. Ini sudah tidak produktif. Masalah lain, 60 persen lahan sawit di Riau adalah gambut, sehingga produktivitas makin tertekan,” jelasnya. Menurut Rino, program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) terbukti mampu memberikan lompatan besar dalam produktivitas. Dari data APKASINDO, kebun petani yang diremajakan bisa menghasilkan panen hingga lima kali lipat lebih tinggi dibanding sebelumnya.
(Selengkapnya dapat dibaca di Majalah Sawit Indonesia, Edisi 166)
