Jakarta, SAWIT INDONESIA - Tiga lembaga melalukan upaya percepatan sertifikasi berkelanjutan atau ISPO melalui Resource Center Oil Palm Smallholder (ReCops) yang diwujudkan dengan membuat Inisiasi Road Map Percepatan ISPO untuk Pekebun Swadaya. Upaya ini dilakukan oleh Gabungan Perusahaan Perkebunan Indonesia (GPPI), Solidaridad dan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan (PPHP) Ditjen Perkebunan – Kementerian Pertanian.
Dr. Ir. Delima Hasri Azahari Ketua Umum GPPI menyampaikan pihaknya setelah melalukan rangkaian diskusi terkait permasalahan yang dihadapi petani untuk sertifikasi ISPO. Dapat satu kesimpulan perlu membuat Road Map (petajalan) untuk percepatan sertifikasi ISPO bagi pekebun swadaya.
“Dari rangkaian diskusi yang kami lakukan ada beberapa masalah yang ditangkap yang perlu segera diselesaikan untuk percepatan sertifikasi ISPO bagi pekebun. Antara lain legalitas lahan, izin berusaha, pelaksanaan perkebunan yang baik atau Good Agriculture Practices (GAP) dan ada juga masalah terkait dengan lingkungan,” ujarnya, saat ditemui usai acara Forum Group Discussion (FGD) dengan tema ‘Inisiasi Road Map Kolaborasi Pemangku Kepentingan untuk Kelapa Sawit Berkelanjutan melalui Sertifikasi ISPO Bagi Pekebun Swadaya’, pada Rabu (13 Desember 2023), di Jakarta.
“Kami melihat perkembangan ISPO tersendat, maka kami berinisiasi untuk membuat road map percepatan ISPO untuk pekebun swadaya. Seperti diketahui bersama, ISPO sudah dimulai sejak 2011, namun di tahun 2017 hingga saat ini perjalanannya stagnan, oleh karena itu perlu melakukan percepatan,” tambah Dr. Delima.
Lebih lanjut, ia mengatakan dalam upaya mempercepat sertifikasi ISPO bagi pekebun swadaya diperlukan pendampingan dari stakeholders. “Melihat kenyataan permasalahan yang dihadapi dan adanya aturan sertifikasi ISPO bagi pekebun yang akan diterapkan pada 2025 mendatang. Maka tergerak bersama pihak lain (Solidaridad dan Direktorat PPHP) untuk berinisiasi membentuk peta jalan percepatan ISPO bagi pekebun swadaya,” lanjut Ketua Umum GPPI.
“Maka, dalam proses sertifikasi ISPO bagi pekebun swadaya perlu ada pendampingan dan pelatihan. Dan, ada satu lagi masalah yang dihadapi petani untuk proses sertifikasi ISPO yaitu masalah pendanaan, maka perlu ada upaya pendekatan pendanaan,” jelasnya menegaskan.
Pada road map yang disusun, disepakati akan ada 5 unsur (Lembaga) yang akan terlibat dalam pendampingan pekebun swadaya untuk percepatan ISPO bagi pekebun. Antara lain pemerintah, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), CSO (termasuk GPPI dan Solidaridad), Pekebun dan Perguruan Tinggi dan Periset.
“Maka, tadi juga ada pihak dari BPDPKS menjelaskan dengan adanya perubahan Perpres 44 tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia, salah satunya untuk pendanaan sertifikasi ISPO bisa didanai oleh BPDPKS,” imbuh Dr. Delima.
Direktur PPH Perkebunan, Ditjen Perkebunan – Kementerian Pertanian, Dr. Prayudi Syamsuri, SP, M. Si mengungkapkan sertifikasi ISPO merupakan modal kita (Indonesia) sebagai produsen minyak sawit terbesar.
“Diwujudkan dengan membangun platform sustainability yang dibanggakan. Namun dalam mewujudkannya perlu adanya kolaborasi. Untuk itu, dengan adanya inisiasi road map kolaborasi untuk percepatan ISPO bagi pekebun swadaya, bukan hanya untuk percepatan melainkan untuk membangun jalan (arah) kolaborasi. Mengingat, kolaborasi sangat penting dalam rangka mendukung percepatan ISPO,” ungkapnya, secara virtual, pada Rabu (13 Desember 2023).
“Kami sampaikan terimakasih, atas kerja sama Direktorat PPHP - Kementan dengan GPPI dan Solidaridad melalui program ReCops sehingga tersusun kegiatan FGD (Inisiasi Road Map Kolaborasi Pemangku Kepentingan untuk Kelapa Sawit Berkelanjutan Menuju Sertifikasi ISPO bagi Pekebun Swadaya),” kata Dr. Prayudi menambahkan.
Selanjutnya, ia mengatakan saat ini tengah ada revisi Perpres No 44 Tahun 2020, dan sudah memasuki tahap finalisasi pada posisi harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM sehingga tinggal menunggu beberapa hari hasil revisi Perpres tersebut.
“Ada beberapa hal yang mengalami perubahan, salah satunya ISPO lebih luas tidak hanya pada sisi hulu melainkan hilir. Itu adalah perubahan mendasar dari revisi ISPO. Perubahan ini memberikan beberapa dampak, pertama; tidak hanya fokus pada on farm tetapi harus konsisten pada distribusi produk ke pasar. Kedua; konsekuesinya adalah menambah pekerjaan terkait dengan ISPO. Maka perlu disusun road map. Kegiatan inisiasi road map tidak harga mati, tetapi dengan adanya inisiasi road map dapat memberikan gambaran. Draft yang disusun bisa memberikan arah yang dibuat secara kolaborasi. Mudah-mudahan inisiasi road map memberikan semangat bagi kita dalam membangun sawit berkelanjutan,” sambung Dr. Prayudi.
Sebagai informasi, kegiatan FGD Insiasi Road Map Kolaborasi Pemangku Kepentingan untuk Kelapa Sawit Berkelanjutan melalui Sertifikasi ISPO Bagi Pekebun Swadaya, dihadiri oleh pewakilan dari pemerintah, Perusahaan, akademisi, peneliti dan pihak perbankan (Bank BRI).
Mewakili pihak perusahaan, Ir. Azis Hidayat yang pernah menjabat Ketua Sekretariat Komisi Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO mengatakan inisiasi sebagai upaya percepatan sertifikasi ISPO bagi pekebun sangat baik dan memang butuh kolaborasi stakeholders.
“Tetapi, dengan berbagai persyaratan dan pentingnya sertifikasi ISPO bagi pekebun swadaya ini yang perlu sosialisasi yang intens pada pekebun. Karena tidak mudah mengajak pekebun untuk mengikuti sertifikasi ISPO dan manfaat sertifikasi ISPO, dan yang terpenting pendanaan harus jelas,” katanya.
“Maka, kami menyarankan untuk melihat kembali data PSR yang ada baik jalur swadaya maupun kemitraan (perusahaan). Dan, harus melibatkan Dinas Perkebunan, tetapi untuk pekebun yang sudah melakukan PSR dan sekarang sudah pada tahap Tanaman Menghasilkan (TM) bisa mendaftar ISPO. Yang terpenting harus dipastikan yang sudah mendapatkan ICS harus mendampingi pekebun untuk mempersiapkan persyaratan mulai dari legalitas dan lainnya. Termasuk CSO-CSO yang ada termasuk GPPI dan Solidaridad, sehingga percepatan sertifikasi ISPO bagi pekebun swadaya bisa terealisasi,” imbuh Ir. Azis.
