Rapat Anggota Tahunan (RAT) KUD Mandiri Jaya Makmur menghasilkan sejumlah keputusan mulai dari pelantikan salah satu pengurus dan pengawas, serta perlunya dukungan dari berbagai pihak untuk program PSR.
Mengawali tahun 2024, KUD Mandiri Jaya Makmur kembali mengadakan agenda tahuna nyakni Rapat Anggota Tahunan (RAT) dengan mengusung tema ‘Meningkatkan Peran Koperasi dalam Pemulihan Ekonomi pasca Peremajaan demi Mewujudkan Koperasi yang Inklusif dan Berkelanjutan’. Diantaranya, untuk menyampaikan laporan tahunan, tahun 2023, yang telah dijalani, pada Senin (4 Maret 2024), di Balai Warga, Desa Bandar Jaya, Kecamatan Tungkal Jaya, Kabupaten Musi Banyuasin – Sumatera Selatan.
Seperti pada tahun-tahun sebelumnya, sebelum puncak RAT, ada kegiatan Pra RAT yang membahas berbagai isu dan program kerja yang telah dijalankan. Dengan melibatkan anggota dalam membahas dan pengambilan keputusan untuk pengelolaan koperasi agar lebih baik. Selain itu, keterlibatan anggota dapat meningkatkan kepercayaan anggota terhadap koperasi dan membantu memperkuat ikatan antara anggota dengan koperasi.
Dipuncak kegiatan RAT, beberapa laporan disampaikan Ketua Koperasi KUD Mandiri Jaya Makmur (MJM), Purwo Pamungkas. Antara lain pergantian salah satu pengurus (Sigit Nur Hasan, Ketua IV Bidang SDM dan Keorganisasian) dan Suwarno selaku Pengawas KUD MJM, yang telah mengabdi salama 8 tahun.
Sigit Nur Hasan, digantikan Sofyan Wahyudi menjabat sebagai Ketua IV Bidang SDM dan Keorganisasian dan Suwarno selaku Pengawas, digantikan Suyoto, melalui Badan Formatur.
“Berharap kepada Kepala Dinas Koperasi atau yang mewaliki dapat melantik pengganti Pengawas dan salah satu Pengurus yang baru sebagai pengganti yang telah mengundurkan diri,” kata Abdul Rohmat perwakilan dari Pengawas KUD MJM, dalam sambutan singkatnya.
Ragam informasi disampaikan
Selanjutnya, Purwo menyampaikan perlunya binaan dan bimbingan untuk persiapan peremajaan tanaman kelapa sawit yang usianya sudah tua sebanyak 417,46 ha, lebih banyak dari luasan yang diusulkan untuk diremajakan. “Dan yang lebih penting kami butuh dorongan untuk program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) tahap kedua di Rayon D yang lebih dari 2.200-an ha, termasuk petani non plasma,” katanya, saat sambutan.
“Kami berharap pada pertengahan 2024, PSR tahap kedua bisa terealisasi. Sebab, sudah disesuaikan dengan kesiapan bibit yang dititipkan di penangkar (CV Manunggal Sawit Sejahtera) sejak Desember 2023 lalu, yang telah disemai sebanyak 340 ribu kecambah,” tambahnya.
Informasi lain yang disampaikan yaitu terkait adanya Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No 181 tahun 2024 tentang Penetapan Rendemen Minyak Sawit yang dulunya 21,34% saat ini menjadi 22,09% yang diberlakukan mulai 1 Maret 2024. Dan, adanya informasi dari Menteri Koordinator Perekonomian RI, Airlangga Hartarto yang menyebutkan bahwa mengusulkan penambahan dana PSR yang tadinya Rp30 juta/ha menjadi Rp60 juta/ha.
“Kami berharap usulan itu perlu didukung supaya bisa meningkatkan para petani sawit yang ada di Indonesia dalam budidaya tanaman kelapa sawit yang sudah terbukti berkontribusi besar pada perekonomian daerah dan nasional,” kata Purwo.
Tidak hanya informasi program PSR, kabar lain juga disampaikan pada anggota yang hadir pada RAT. Yakni, adanya program Tumpangsari di lahan PSR. Kabar kesiapan anggota KUD MJM sudah disampaikan kepada Penyuluh di Kecamatan Tungkal Jaya. “Bahwasanya anggota kami semangat untuk menjalankan tumpang sari di lahan PSR. Bahkan ada informasi dari Kecamatan Sekayu ada tawaran untuk menanam padi Gogo tinggal menunggu petunjuk teknisnya,” kata Purwo.
“Berharap pada Dinas Perkebunan kabupaten untuk lebih masif lagi mendampingi para petani, dan akan membantu menyediakan benih, pupuk dan pestisida dalam kegiatan tumpangsari tersebut,” imbuhnya.
(Selengkapnya dapat dibaca di Majalah Sawit Indonesia, Edisi 149)