Jakarta, SAWIT INDONESIA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati melantik lima direksi Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) di Jakarta, Jumat (13 Juni 2025). Pelantikan ini bersamaan dengan pelantikan 139 pejabat eselon II atau setara di 13 unit Kementerian Keuangan, termasuk tiga unit baru usai perombakan struktur Kemenkeu.
Menkeu menyampaikan bahwa program-program prioritas Pemerintah yang tertuang dalam Asta Cita memerlukan dukungan keuangan negara yang baik. Terlebih, di tengah kondisi persaingan geopolitik dewasa ini yang perlu terus diwaspadai karena menimbulkan fragmentasi ekonomi dan berimbas pada pertumbuhan ekonomi nasional.
Dalam situasi seperti ini, lanjut Menkeu, APBN selalu menjadi instrumen penting dan diandalkan untuk memastikan proses pembangunan terus berlangsung, dalam rangka mencapai perbaikan kesejahteraan dan pemerataan.
“Oleh karena itu, keuangan negara harus terus mampu dikelola agar mampu menjadi instrumen penting di dalam mendukung tujuan nasional, memastikan bahwa seluruh rupiah yang dikumpulkan dan dibelanjakan dikelola untuk kemakmuran masyarakat, untuk mencapai keadilan dan kemakmuran serta peradaban bagi Indonesia,” jelasnya.
Jajaran direksi Badan Pengelola Dana Perkebunan terdiri dari 5 orang. Direktur Utama tetap diamanahkan kepada Eddy Abdurrachman. Pria kelahiran Bondowoso tahun 1952 ini memiliki pengalaman panjang di Kementerian Keuangan dan Kemenko Perekonomian RI. Sebelumnya, ia menjabat Direktur Jenderal Bea dan Cukai 2002-2006, Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Hubungan Ekonomi Keuangan Internasional Departemen Keuangan 2006- 2008, Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian 2008-2014.
Selanjutnya Direktur Keuangan, Manajemen Risiko, dan Umum dijabat oleh Zaid Burhan Ibrahim. Pria kelahiran Lahir di Tanjung Karang, 1 Maret 1972. Menamatkan studi di bidang ekonomi di Universitas Lampung, Bandar Lampung dengan menyandang gelar Sarjana Ekonomi. Beliau melanjutkan pendidikan strata 2 di Institut Teknologi Bandung hingga menyandang gelar Master of Regional Planning. Memulai karier di Kementerian Keuangan hingga menduduki berbagai jabatan.
Direktur Penyaluran Dana Sektor Hulu adalah Normansyah Hidayat Syahruddin. Sebelumnya lulusan S3 Universitas Bergamo Italia ini menjabat sebagai Ketua Kelompok Pemasaran Hasil Perkebunan Kementerian Pertanian RI.
Direktur Penyaluran Dana Sektor Hilir dijabat Mohammad Alfansyah. Lulusan SMA Taruna Nusantara ini sebelumnya berkarir di Kementerian ESDM RI, sempat memegang jabatan Kasubdit Niaga Migas Kementerian ESDM dan Kepala Bagian Hukum Ditjen Migas.
Selanjutnya, Direktur Perencanaan dan Pengelolaan Dana adalah Lupi Hartono. Lulusan STAN memiliki pengalaman di Bea Cukai, Ditjen Pajak, dan Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan RI.
Sri Mulyani menekankan jabatan yang diemban para pejabat Kemenkeu adalah kepercayaan negara yang tak hanya membutuhkan profesionalisme, tetapi juga totalitas, integritas, dan kepekaan publik di tengah tantangan global dan nasional yang kompleks.
“Gunakan posisi Anda untuk bisa menjadi pemimpin yang bisa mengayomi, membimbing, menjadi role model bagi anak buah. Anda adalah pertaruhan republik; yang Anda capai menentukan republik, yang Anda gagal capai juga akan menentukan republik ini,” pungkasnya.
Susunan Direksi Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP)
Direktur Utama: Eddy Abdurrachman
Direktur Keuangan, Manajemen Risiko, dan Umum: Zaid Burhan Ibrahim
Direktur Penyaluran Dana Sektor Hulu: Normansyah Hidayat Syahruddin
Direktur Penyaluran Dana Sektor Hilir: Mohammad Alfansyah
Direktur Perencanaan dan Pengelolaan Dana: Lupi Hartono














