Industri Minyak Sawit Indonesia Menuju 100 Tahun NKRI (Bagian CXCIX)

Kebijakan yang Diperlukan Untuk mendukung percepatan tercapainya sasaran industri sawit 2020, diperlukan revolusi perizinan usaha perkebunan yakni:

1. Memberikan surat izin perkebunan sawit rakyat secara grtis dan merupakan layanan pemeritah.
2. Menyederhanakan jenis-jenis perizinzn menjadi hanya perizinan : Legalitas badan usaha, Izin usaha perkebunan dan HGU, dan Legalitas kewajiban perpajakan.
3. Menyelengarakan perizinan secara on-line, cpat, mudah, murah dengan pembayaran biaya perizinan (PNBP) secara non-tunai.
4. Mengevaluasi regulasi sektor dan Peraturan Daerah yang tumpang tindih/menghambat perkebunan kelapa sawit dan industri hilir.

Kebijakan Suku Bunga Kredit Uraian Masalah/Argumentasi Industri persawitan Indonesia menuju 2020 diproyeksikan dan ditargetkan untuk meningkatkan produktivitas CPO dan hilirisasi. Kedua hal tersebut merupakan kegiatan ekonomi yang padat modal (capital intensive). Oleh karena itu, ketersedeiaan modal dengan tingkat suku bunga yang kompetitive sangat menentukan keberhasilannya. Masalahnya suku bunga kredit di Indonesia terlalu tinggi dan tidak konpetitive dengan negara tetangga produsen CPO (Malaysia, Thailand) dan negara tujuan utama ekspor CPO (India dan China). Perbandingan Landing Rate di Indonesia dengan Negara-negara Produsen CPO dan Negara Tujuan Ekspor (%) Negara 2008 2009 2010 2011 2012 Indonesia 13,6 14,5 13,3 12,4 11,8 Tahiland 7,0 6,0 5,9 6,9 7,1 Malaysia 6,1 5,1 5 4,9 4,8 Philipina 8,8 8,6 7,7 6,7 5,7 Singapura 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 India 13,3 12,2 8,3 10,2 10,6 China 5,3 5,3 5,8 6,6 6,0 Sumber: World Bank Indicator (2008-2012) Sumber : GAPKI