Hampir setiap diskusi tentang ekonomi politik Indonesia diawali dengan kalimat yang terdengar meyakinkan: Indonesia itu kaya sumber daya alam, tetapi salah kelola. Kalimat ini diulang oleh politisi, akademisi, dan aktivis lintas spektrum. Anehnya, ia jarang disertai data konkret. Kita seolah sepakat pada sebuah asumsi dasar tanpa pernah benar-benar memeriksanya.
Pertanyaannya sederhana tetapi penting: kaya menurut ukuran apa, dan dibandingkan dengan siapa? Secara absolut, Indonesia memang memiliki wilayah luas, hutan tropis, cadangan mineral, serta laut yang besar. Namun kekayaan absolut tidak otomatis berarti kaya secara ekonomi. Yang menentukan kesejahteraan bukan luas peta, melainkan nilai sumber daya per kapita, biaya untuk memanfaatkannya, dan kemampuan mengubahnya menjadi nilai tambah yang berkelanjutan.
Dengan jumlah penduduk lebih dari 280 juta jiwa, banyak sumber daya Indonesia menjadi tipis jika dihitung per orang. Cadangan minyak Indonesia, misalnya, relatif kecil dibandingkan negara-negara Timur Tengah. Gas alam pun tidak luar biasa jika dibandingkan dengan Rusia atau Qatar. Bahkan hutan, yang sering disebut sebagai aset utama, jika dihitung per kapita tidak setinggi yang dibayangkan publik. Keyakinan “Indonesia kaya SDA” sering lahir dari melihat peta, bukan dari menghitung rasio.
Masalah berikutnya adalah asumsi bahwa seluruh sumber daya tersebut mudah dan murah dimanfaatkan. Dalam kenyataannya, banyak sumber daya Indonesia berada di lokasi terpencil, memerlukan infrastruktur mahal, menghadapi risiko konflik sosial, serta terikat persoalan hukum dan lingkungan yang kompleks. Secara ekonomi, ini berarti nilai kotor terlihat besar, tetapi nilai bersihnya jauh lebih kecil.
Di titik ini, narasi bahwa sumber daya Indonesia “dikeruk habis-habisan oleh oligarki” sering kehilangan pijakan faktual. Siapa oligarki itu, di sektor apa, dengan mekanisme apa, dan berapa surplus ekonomi yang sebenarnya mereka ambil, jarang dijelaskan secara rinci. Istilah oligarki menjadi payung besar untuk menampung kemarahan, tetapi miskin penjelasan struktural.
Lebih problematis lagi, persepsi bahwa Indonesia kaya sumber daya alam justru memanjakan cara berpikir. Ia menciptakan ilusi bahwa kesejahteraan sudah tersedia, hanya perlu dibagi lebih adil. Akibatnya, diskusi publik terjebak pada moralitas aktor, bukan pada desain kebijakan dan struktur ekonomi.
Narasi ini juga berbahaya secara psikologis. Bangsa yang merasa kaya cenderung menunda kerja intelektual yang sulit: membangun produktivitas manusia, memperbaiki institusi, dan menciptakan inovasi. Negara-negara yang benar-benar makmur hari ini justru lahir dari kesadaran pahit bahwa mereka miskin sumber daya alam, sehingga harus cerdas, disiplin, dan efisien. Indonesia kerap mengambil jalan sebaliknya: merasa kaya, lalu berharap banyak.
Ilusi kekayaan ini berdampak langsung pada kebijakan. Ketika sektor kehutanan, pertambangan, atau perkebunan tidak memberikan kesejahteraan luas, kegagalan itu mudah disalahkan pada “keserakahan elite”, tanpa pernah menguji apakah sektor tersebut memang secara struktural mampu menopang kesejahteraan ratusan juta penduduk. Kita jarang bertanya: apakah basis ekonomi yang kita andalkan memang cukup besar dan cukup produktif?
Menggugurkan persepsi “Indonesia kaya SDA” bukanlah sikap pesimistis. Justru sebaliknya, ini langkah awal menuju kebijakan yang lebih jujur. Dengan menyadari keterbatasan sumber daya, kita dipaksa berhenti bersandar pada mitos dan mulai berbicara dengan angka. Kita dipaksa mengakui bahwa masa depan Indonesia tidak dapat digantungkan pada tanah, hutan, atau perut bumi semata.
Selama kita masih memelihara ilusi kekayaan, kita akan terus bertengkar soal siapa yang merampok harta yang sebenarnya tidak sebesar yang kita bayangkan. Dan selama itu pula, kita akan gagal melihat persoalan yang lebih mendasar: tantangan utama Indonesia bukanlah bagaimana membagi kekayaan alam, melainkan bagaimana menciptakan nilai dari keterbatasan yang nyata.
Di sanalah diskusi pembangunan seharusnya dimulai.
(mBogor, 26122025)
