Jakarta, SAWIT INDONESIA — Penurunan harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit rakyat yang terjadi di sejumlah daerah dalam beberapa hari terakhir dinilai menunjukkan masih lemahnya posisi tawar petani dan pabrik kelapa sawit (PKS) skala kecil dalam rantai pasok industri sawit nasional.
Gabungan Pengusaha Pabrik Kelapa Sawit Mikro Kecil Menengah Indonesia (GAPPKES MIKEMINDO) mencatat harga TBS di tingkat petani turun antara Rp800 hingga Rp1.000 per kilogram. Organisasi tersebut menilai gejolak harga dipicu ketidakpastian pasar menyusul pembahasan kebijakan ekspor sumber daya alam (SDA) melalui skema satu pintu.
Ketua Umum GAPPKES MIKEMINDO M. Salim Simangunsong mengatakan penurunan harga terjadi hampir serentak di berbagai wilayah sentra sawit sehingga perlu mendapat perhatian pemerintah.
"Kami meminta pemerintah melakukan mitigasi dan investigasi secara menyeluruh terhadap tindakan PKS yang menurunkan harga pembelian TBS kelapa sawit rakyat. Penurunan harga ini terjadi hampir merata di seluruh Indonesia, sementara harga CPO dunia relatif stabil," kata Salim dalam keterangan tertulis, Minggu (31 Mei 2026).
Menurutnya, ketidakjelasan informasi di kalangan pelaku usaha terkait mekanisme ekspor baru telah memunculkan kepanikan pasar yang berujung pada koreksi harga pembelian TBS di tingkat pabrik. Kondisi tersebut pada akhirnya menekan pendapatan petani sawit rakyat yang selama ini menjadi pemasok utama bahan baku industri.
GAPPKES menilai persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan dinamika jangka pendek pasar, tetapi juga mencerminkan ketergantungan petani terhadap PKS besar dalam sistem tata niaga sawit nasional.
Karena itu, organisasi yang mewadahi Pabrik Kelapa Sawit Rakyat (PABKESRA) skala mikro, kecil, dan menengah tersebut mendorong pemerintah membuka akses yang lebih luas bagi PKS rakyat untuk terlibat langsung dalam program hilirisasi sawit.
Salim mengatakan selama ini petani sawit rakyat lebih banyak berperan sebagai pemasok bahan baku, sementara nilai tambah terbesar berada pada sektor pengolahan lanjutan yang masih didominasi pelaku industri berskala besar.
"Jika ada istilah petani kelapa sawit rakyat, maka seharusnya juga ada penguatan dan pengakuan terhadap Pabrik Kelapa Sawit Rakyat. Sudah saatnya petani sawit rakyat dilibatkan langsung dalam sektor hilirisasi tanpa ketergantungan penuh kepada PKS besar," ujarnya.
Perkuat Hilirisasi Berbasis Kerakyatan
GAPPKES mengusulkan agar PABKESRA menjadi bagian dari rantai pasok hilirisasi sawit nasional, khususnya untuk mendukung kebutuhan bahan baku energi terbarukan seperti biodiesel dan bioenergi lainnya.
Menurut organisasi tersebut, keterlibatan PKS rakyat dalam hilirisasi dapat menjadi instrumen untuk memperkuat stabilitas harga TBS di tingkat petani sekaligus memperluas pemerataan manfaat ekonomi industri sawit.
Selain meningkatkan posisi tawar petani, model tersebut dinilai dapat mengurangi ketergantungan terhadap segelintir pembeli, menciptakan pasar yang lebih kompetitif, dan mendukung agenda pemerintah dalam mempercepat swasembada energi berbasis sumber daya domestik.
Di sisi lain, pemerintah sebelumnya menegaskan bahwa kebijakan ekspor melalui badan usaha milik negara bertujuan memperbaiki tata kelola perdagangan komoditas, meningkatkan transparansi, serta memperkuat penerimaan negara. Pemerintah juga telah meminta pelaku industri menjaga stabilitas harga pembelian TBS agar gejolak pasar tidak berdampak langsung terhadap petani.
GAPPKES berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk menstabilkan harga TBS sekaligus menyusun kebijakan yang memungkinkan PKS rakyat memperoleh peran lebih besar dalam ekosistem hilirisasi sawit nasional.
"penguatan sektor hulu dan hilir berbasis kerakyatan menjadi salah satu kunci menjaga keberlanjutan industri sawit Indonesia di tengah perubahan tata niaga dan dinamika pasar global," tandas Salim.
