Padang, SAWIT INDONESIA – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sedang merancang aturan untuk menciptakan mekanisme harga TBS (Tandan Buah Segar) sawit yang berkeadilan dan berpihak kepada petani. Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasko Ruseimy saat menghadiri pengukuhan pengurus DPW Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) periode 2024–2029 di Padang, Selasa (10/6/2025).
Wagub Vasko Ruseimy mengatakan persoalan harga TBS sawit menjadi perhatian penuh pemerintah provinsi. Salah satu aspek yang menjadi sorotan adalah transparansi pabrik sebagai dasar penetapan harga Tandan Buah Segar (TBS) sawit.
Karena itulah, Pemprov Sumbar sedang menggodok rancangan Peraturan Gubernur (Pergub) untuk menciptakan mekanisme penetapan harga sawit yang lebih adil dan berpihak kepada petani. Kendati demikian, pria berusia 38 tahun ini mengapresiasi harga TBS sawit di Sumbar yang menempati posisi tertinggi secara nasional sebagai keberhasilan kerja kolaboratif antara pemerintah dan petani.
“Pemprov sedang mengkaji aturan agar penetapan harga tidak berat sebelah. Kami ingin menciptakan regulasi yang melindungi petani,” ujar Vasko.
Vasko berharap jajaran pengurus Apkasindo Sumbar dapat menjadi kekuatan untuk memperjuangkan kesejahteraan petani sawit di Sumbar. Untuk itu, sangatlah penting membangun sinergi antara pemerintah daerah dan pusat, serta keterlibatan aktif masyarakat dalam membangun sektor pertanian, termasuk komoditas kelapa sawit.
“Kami butuh kolaborasi dengan semua pihak, termasuk masyarakat petani. Dengan kebersamaan, saya yakin kita bisa mewujudkan kesejahteraan yang lebih merata,” ujarnya.
Ketua DPW Apkasindo Sumbar, Jufri Nur, mengapresiasi dukungan Wagub Vasko Ruseimy terhadap petani sawit. Dukungan ini sudah diberikan bahkan sejak sebelum menjabat sebagai Wakil Gubernur.
“Kami melihat Pak Vasko sudah menunjukkan keberpihakan pada petani sawit sejak jauh sebelum menjadi Wagub. Itu membuat kami optimis beliau akan terus berpihak pada petani,” kata Jufri.
Jufri Nur berharap DPW Apkasindo dapat dibina langsung oleh Pemprov Sumbar dan diikutsertakan dalam pengambilan kebijakan. Ia turut mengusulkan agar asosiasi petani mendapatkan alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) sebagai bentuk dukungan konkret dari pemerintah daerah.
Pengurus DPW Apkasindo Provinsi Sumbar periode 2024-2029 yang dikukuhkan oleh Sekjen DPP Apkasindo Dr. Rino Afrino. Adapun jajaran pengurus adalah Jufri Nur, SE.,MM., dengan Sekretaris Jhon Nasri dan Bendahara Drs. H. Darman.
