MEDAN, SAWIT INDONESIA - Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) berkolaborasi dengan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Cabang Sumatera Utara sukses menggelar Indonesian Palm Oil Stakeholders Forum (IPOS Forum) 2026 di Medan, Sumatera Utara, pada 29–30 Oktober 2026. Forum tahunan yang dihadiri lebih dari 500 pemangku kepentingan—mulai dari petani, pelaku industri, regulator, akademisi, hingga praktisi ini mengusung tema “Kemana Arah Transformasi Industri Sawit Nasional?”.
Ketua GAPKI Sumut, Timbas Prasad Ginting, menekankan pentingnya sinergi antara sektor hulu dan hilir melalui percepatan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), peningkatan produktivitas, serta penataan tata kelola lahan yang berkelanjutan. Langkah ini dinilai mendesak untuk merespons berbagai dinamika industri, termasuk implementasi kebijakan mandatori B50 yang diluncurkan sejak 1 Juli 2026.
“Harapan keberlanjutan industri sawit haruslah dijaga karena berdampak besar bagi kepentingan ekonomi rakyat dan nasional. Peran pemerintah sangat penting dalam membantu menyelesaikan berbagai persoalan demi keberlangsungan industri sawit yang berdaya saing,” ujar Timbas Prasad Ginting saat membuka forum, Kamis (29/10/2026).
Plt. Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian RI, Heru Tri Widarto, menambahkan bahwa peningkatan produktivitas dan kepatuhan pada prinsip keberlanjutan merupakan fondasi utama transformasi sawit nasional. Menurutnya, PSR tidak sekadar mengganti tanaman tua, melainkan momentum membangun ulang fondasi perkebunan rakyat agar lebih produktif dan efisien.
Poin-poin utama rincian penyaluran dana BPDP serta 6 rekomendasi strategis IPOS Forum 2026 meliputi:
Capaian Program Peremajaan Sawit Rakyat (BPDP):
- Direktur Penyaluran Dana Sektor Hulu BPDP, Normansyah Hidayat Syahruddin, memaparkan bahwa capaian nasional PSR periode 2016 hingga 30 September 2026 telah menembus 438.217 hektare untuk 196.846 pekebun dengan total penyaluran dana sebesar Rp12,48 triliun.
- Khusus di Provinsi Sumatera Utara, penyaluran dana PSR dari 2022 hingga Triwulan III-2026 tercatat seluas 19.902,13 hektare bagi 9.048 pekebun dengan total dana disalurkan mencapai Rp553,76 miliar.
Enam Rekomendasi Strategis IPOS Forum 2026 bagi Pemerintah:
- Kepastian Hukum Lahan: Mengakhiri ketidakpastian hukum serta menyelesaikan tumpang tindih kebijakan pertanahan dan kawasan hutan.
- Indikator Keberhasilan PSR: Mengukur keberhasilan PSR dari keberhasilan hasil nyata di kebun (productivity output), bukan sekadar realisasi penyaluran dana.
- Penertiban Lahan yang Solutif: Penertiban lahan kawasan hutan harus menyelesaikan akar masalah, bukan menimbulkan ketidakpastian baru bagi pelaku usaha.
- Konsistensi Regulasi: Penerapan regulasi harus memberi kepastian hukum dan iklim investasi yang kondusif.
- Evaluasi Ekspor Satu Pintu: Kebijakan ekspor satu pintu (PT DSI) wajib memperlancar arus perdagangan, bukan menambah hambatan birokrasi dan beban operasional.
- Prioritas Utama Produktivitas: Menjadikan peningkatan produktivitas hulu sebagai prioritas paling mendasar dalam transformasi industri sawit nasional.
Melalui enam rekomendasi konkret ini, IPOS Forum 2026 diharapkan dapat menjadi acuan utama bagi pemerintah dalam merumuskan regulasi yang adil, responsif, dan mampu menjaga posisi Indonesia sebagai produsen sawit terbesar dan paling berdaya saing di dunia.
Sumber: investortrust.id
