Kementerian Lingkunga Hidup meminta semua pihak bekerjasama dan berkolaborasi dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Riau menjadi perhatian utama dalam upaya pengendalian karhutlas ecara nasional.
Terbang dari Jakarta ke Pekanbaru, Menteri Lingkungan Hidup (LH) Republik Indonesia Hanif Faisol Nurofiq membawa misi utama untuk pencegahan dan pengendalian karhutla pada 2025. Pria berusia 54 tahun ini menjadi Riau sebagai indikator utama keberhasilan karhutla secara nasional.
Pernyataan ini disampaikannya dalam Rapat Koordinasi dan Dialog Pengendalian Karhutla yang digelar di SKA CoEx, Pekanbaru, pada 10 Mei 2025.
“Riau ini sangat penting dan menjadi indikator keberhasilan pengendalian Karhutla di Indonesia. Apa bila Riau sukses, Insya Allah provinsi lain dapat kita tangani," ujar Hanif di hadapan para peserta konsolidasi.
Hanif menyampaikan data karhutla nasional hingga saat ini, luas lahan yang terbakar di Provinsi Riau sekitar 600 hektare. Data ini menjadikan Riau sebagai provinsi dengan kebakaran lahan terbakar tertinggi di Indonesia sepanjang Januari hingga April 2025.
"Itu sebabnya butuh penanganan cepat dan terkoordinasi. Luas lahan Riau ini sekitar 8 juta hektare lahan, dan separuhnya perkebunan sawit yang rentan terbakar," jelas Hanif.
Lulusan S-3 Universitas Brawijaya ini menyerukan aksi cepat dan tegas dalam menghadapi permasalahan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang terus mengancam Provinsi Riau. Dalam upaya menanggulangi bencana karhutla, Hanif meminta seluruh pihak terkait untuk mengoptimalkan peran Masyarakat Peduli Api (MPA) sebagai garda terdepan dalam pencegahan dan penanganan kebakaran.
Hanif menyatakan bahwa kolaborasi serta koordinasi yang baik antara Pemerintah Daerah, instansi terkait, dan masyarakat akan menjadi kunci utama dalam menekan angka kejadian karhutla. Ia juga menegaskan bahwa langkah mitigasi yang cepat dan responsif harus dilakukan sejak dini, dengan memberdayakan masyarakat lokal dalam memantau dan melaporkan potensi kebakaran.
Ia menyampaikan bahwa koordinasi antar seluruh pihak, baik Pemerintah Daerah, instansi vertikal, aparat penegak hukum, maupun pelaku usaha, harus diperkuat untuk menekan angka kejadian karhutla yang setiap tahun mengancam kesehatan, ekonomi, dan lingkungan di Riau.
“Saya ingin upaya kita bersama ini bisa menekan angka terjadinya karhutla. Jika ada kegiatan yang diperlukan dan berhubungan dengan Kementerian LH, kami akan sangat senang mendapat masukan dari teman-teman sekalian,” ujarnya.
Selain itu, Hanif juga menyoroti perlunya pengawasan ketat terhadap areal konsesi perkebunan dan kehutanan, yang kerap menjadi titik rawan karhutla. Ia meminta agar Pemerintah Daerah bersikap tegas dan mengambil langkah pendekatan represif jika ditemukan pelanggaran yang menyebabkan terjadinya kebakaran.
Menurutnya, instruksi ini merupakan bagian dari upaya sistematis pemerintah untuk mengantisipasi dan menangani ancaman karhutla di Provinsi Riau, yang selama ini menjadi salah satu wilayah dengan tingkat kerawanan tinggi terhadap kebakaran lahan, terutama di musim kemarau.
“Lakukan pengawasan serius terkait penanganan karhutla, terutama di areal konsesi, dimandatkan untuk memberikan langkah - langkah pendekatan represif. Memang langkah-langkah yang kami lakukan agak berat, tapi ini adalah perintah undang-undang. Sehingga kami sangat ingin kerjasama dari kita semua untuk meminimalisir potensi api,” urai Hanif.
(Selengkapnya dapat dibaca di Majalah Sawit Indonesia, Edisi 163)
