Jakarta, SAWIT INDONESIA - Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) mengusulkan agar program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) bersifat wajib atau mandatory untuk mendongkrak produktivitas kebun sawit di tengah meningkatnya kebutuhan bahan baku biodiesel, termasuk B50.
Ketua Umum Gapki Eddy Martono menilai kebijakan PSR perlu diwajibkan karena manfaatnya signifikan bagi petani. Menurutnya, dengan peremajaan, produktivitas kebun bisa meningkat drastis. Eddy memperkirakan peningkatan produktivitas tersebut dapat mulai terlihat sekitar 5 tahun setelah penanaman ulang. “Kalau perlu ada mandatory PSR. Artinya bahwa ini mandatory, wajib replanting. Karena ini, mereka justru akan diuntungkan kalau mereka replanting. Dari cuma 10 ton TBS [tandan buah segar] per hektare per tahun yang sekarang ini, bahkan di bawah itu, bisa naik menjadi 20 ton, kan dua kali lipat,” kata Eddy saat ditemui di Kantor Kementerian Pertanian (Kementan), Rabu (11/3/2026). Selain itu, Eddy menilai perlu adanya dukungan pembiayaan sangat penting agar petani bersedia menebang pohon sawit tua dan melakukan penanaman ulang. Pasalnya, selama masa tunggu tanaman baru berproduksi, petani kehilangan sumber pendapatan. “Nah, itu dananya dari mana kita pikirkan. Apakah itu dana nanti dari pungutan ekspor atau dari mana kita pikirkan bersama, tapi ini penting untuk PSR ini. Karena itu tanaman memang sudah harus diganti,” ujarnya.
Pasalnya, Gapki memperkirakan kebutuhan crude palm oil (CPO) akan melonjak seiring rencana peningkatan mandat B50, yakni sekitar 16 juta ton CPO. Angka tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan kebutuhan program B40 sekitar 11 juta ton. “Kalau produksi, kalau untuk B50 kan kira-kira sekarang kebutuhannya sekitar 16 juta ton untuk CPO-nya. Kalau 24 [juta ton] itu sudah ke B100. Jadi 16 juta ton kebutuhan CPO,” ujarnya. Namun, Gapki mengingatkan pemerintah agar berhati-hati dalam menaikkan mandatory biodiesel, termasuk wacana menuju B60. Menurut Eddy, kesiapan industri biodiesel serta uji teknis bahan bakar harus dipastikan terlebih dahulu. “Saya sampaikan juga tadi ke Pak Menteri bahwa yang harus dilihat juga apakah si produsen biodiesel sanggup enggak memproses itu, kapasitasnya maksudnya. Mencukupi tidak? Nah ini, ini kan harus dilihat di situ,” ujarnya. Selain itu, uji teknis untuk B50 juga masih berlangsung sehingga perlu diselesaikan sebelum melangkah ke tingkat campuran yang lebih tinggi. Di sisi lain, Eddy juga mengingatkan bahwa peningkatan mandatory biodiesel berpotensi menekan ekspor sawit Indonesia jika tidak diimbangi dengan peningkatan produksi. “Saya sampaikan juga tadi, ‘Pak [Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman], ini juga harus hati-hati dengan produksi kita yang stagnan, kalau ini kita paksakan nanti pasti ekspornya akan turun, pasti yang akan dikorbankan ekspor’. Nah, yang membiayai biodiesel siapa? Nah, ini biodiesel kan tidak mengganggu APBN, semuanya dari pungutan ekspor,” jelasnya. Produksi CPO Berdasarkan catatan Gapki, produksi sawit nasional sepanjang 2025 mengalami peningkatan. Produksi CPO mencapai sekitar 51 juta ton, sedangkan total produksi minyak sawit termasuk palm kernel oil (PKO) mencapai sekitar 56 juta ton. Menurut Eddy, peningkatan tersebut terutama berasal dari kebun perusahaan yang sebelumnya melakukan replanting dan kini mulai memasuki masa produksi. Namun demikian, potensi peningkatan produksi masih jauh lebih besar apabila program PSR berjalan optimal. “Seharusnya, produksi kita bisa jauh di atas ini apabila Peremajaan Sawit Rakyat itu berjalan dengan baik. Nah. sekarang ini praktis bisa dikatakan PSR ini stagnan,” ujarnya. Dia menyebut, salah satu kendala utama PSR adalah keengganan petani menebang pohon sawit yang masih menghasilkan, terlebih saat harga TBS sedang tinggi. “Contohnya sekarang, dengan harga TBS Rp3.000 [per kilogram] mereka tidak mau menebang tanamannya sehingga mereka sampaikan, ‘saya mau makan apa kalau saya tebang tanaman saya?',” katanya. Adapun, untuk meningkatkan produktivitas, Gapki juga menjalankan program introduksi serangga penyerbuk serta sumber daya genetik baru dari Afrika. Serangga penyerbuk tersebut berasal dari Tanzania, sementara pengembangan sumber daya genetik juga melibatkan kerja sama dengan Zambia. Eddy mengatakan pelepasan serangga penyerbuk itu direncanakan setelah Lebaran 2026 dan diharapkan dapat meningkatkan produktivitas kebun sawit di kisaran 10–15%. “Dengan sumber daya genetik baru, harusnya bisa meningkat lebih tinggi lagi. Karena kenapa? Yang tadinya mungkin hanya 24 ton TBS per hektar per tahun meningkat menjadi dua kali lipat,” ujarnya.
Sumber: ekonomi.bisnis.com
