Palembang, SAWIT INDONESIA – Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Sumatera Selatan menilai program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) semakin mendesak dipercepat untuk mendongkrak produktivitas kebun rakyat yang masih jauh di bawah standar industri.
Ketua GAPKI Sumsel Alex Sugiarto menyebut produktivitas sawit daerah saat ini rata-rata belum mencapai 3 ton crude palm oil (CPO) per hektare per tahun, padahal potensi normal bisa menyentuh 5–6 ton per hektare.
Hal itu disampaikannya dalam Workshop Peremajaan Sawit Rakyat dan Pekan Benih 2026 bertajuk Kebijakan Benih Sawit Nasional demi Kesuksesan PSR di Palembang, Kamis (12 Februari 2026).
“Total areal sawit Sumsel sekitar 1,2 juta hektare, tapi produksi hanya 3,4 juta ton CPO per tahun. Artinya produktivitasnya sangat rendah, tidak sampai 3 ton per hektare. Seharusnya bisa dua kali lipat. Karena itu PSR sangat dibutuhkan,” ujar Alex.
Industri Besar, Produktivitas Rendah
Ia memaparkan, industri sawit Sumsel ditopang sekitar 200 perusahaan dengan 711.000 hektare kebun inti, sementara kebun swadaya dan mandiri mencapai sekitar 500.000 hektare atau 43% dari total areal.
Daerah ini juga memiliki 109 pabrik kelapa sawit (PKS) dengan kapasitas terpasang 5.200 ton tandan buah segar (TBS) per jam.
Namun, peningkatan luas tanam sejak 2011 hingga 2024 belum diikuti lonjakan produksi.
“Secara luasan meningkat, tapi produksinya relatif stagnan. Artinya masalah kita ada di produktivitas. PSR ini upaya jangka panjang untuk memperbaiki itu,” katanya.
Realisasi PSR Jauh dari Target
Secara nasional, realisasi PSR periode 2017–2026 baru mencapai sekitar 414.000 hektare dengan 188.000 pekebun. Capaian tahunan pun sebagian besar masih di bawah 50% target, kecuali 2021 yang menembus kisaran 50%.
Di Sumsel, realisasi PSR hingga 2024 tercatat 52.350 hektare, sedangkan pada 2025 sekitar 6.200 hektare, masih jauh dari target. Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) menjadi wilayah dengan realisasi tertinggi, disusul Musi Banyuasin dan Muara Enim.
“Kami dari GAPKI berkomitmen mendorong percepatan PSR melalui kemitraan dan dukungan teknis,” ujarnya.
Alex mengidentifikasi sejumlah kendala yang membuat realisasi PSR tersendat, mulai dari faktor ekonomi hingga administrasi.
Pertama, mindset petani yang enggan kehilangan pendapatan selama masa tanaman belum menghasilkan (TBM). Lonjakan harga TBS pascapandemi dari Rp1.500–1.800 per kilogram menjadi di atas Rp3.000 per kilogram membuat petani memilih menunda replanting.
“Secara hitungan ekonomi, replanting biasanya dilakukan saat produksi di bawah 15 ton per hektare per tahun. Tapi dengan harga tinggi, pendapatan masih lumayan, jadi mereka menunda. Padahal begitu replanting, minimal tiga tahun tidak ada penghasilan,” jelasnya.
Kedua, legalitas lahan dan administrasi. Banyak petani belum memiliki sertifikat hak milik (SHM) atau kebunnya masuk kawasan hutan, sehingga sulit mengakses dana bantuan replanting dari BPDP sebesar Rp60 juta per hektare.
Ketiga, minimnya pengetahuan teknis, termasuk maraknya penggunaan benih ilegal. Menurut Alex, benih tidak bersertifikat masih banyak beredar karena harga lebih murah, meski berisiko gagal tumbuh dan menekan produktivitas.
“Petani sering tergiur harga murah, padahal satu butir belum tentu hidup. Kalau pakai kecambah bersertifikat, ada proses seleksi 10–20%. Ini yang menjamin hasil,” katanya.
Ia menambahkan, percepatan PSR juga membutuhkan koordinasi lintas instansi agar kebijakan pusat dan daerah tidak tumpang tindih.
Ke depan, GAPKI Sumsel akan memetakan potensi lahan replanting dan memperkuat kemitraan antara perusahaan dan petani untuk mempercepat PSR.
“Kalau produktivitas kebun rakyat naik, pasokan bahan baku terjamin, pabrik optimal, dan ekonomi daerah ikut tumbuh. Jadi PSR ini investasi jangka panjang bagi industri sawit Sumsel,” ujarnya.
