Jakarta, SAWIT INDONESIA - Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Eddy Martono menegaskan, meski kontribusi minyak sawit mentah (CPO) terhadap ekspor nasional mengalami penurunan, komoditas ini tetap menjadi penopang utama neraca perdagangan Indonesia.
Dalam webinar INDEF Palm Oil as a Strategic Corridor: Strengthening Indonesia-India Economic and Trade Cooperation, Senin (22/9/2025), Eddy memaparkan bahwa kontribusi ekspor CPO terhadap total ekspor Indonesia turun dari 15% pada 2023 menjadi sekitar 10% di 2024. Namun, posisi sawit tetap dominan dalam menopang surplus neraca dagang.
“Produksi sawit nasional cenderung stagnan, hanya sekitar 50 juta ton. Tahun 2023 mencapai 54 juta ton, tetapi turun menjadi 52 juta ton pada 2024,” ujar Eddy.
Sementara itu, konsumsi domestik terus meningkat seiring kebijakan mandatori biodiesel. Konsumsi minyak sawit pada 2021 tercatat 21,1 juta ton, naik menjadi 23 juta ton pada 2022, dan 24 juta ton pada 2023. Konsumsi biodiesel kini bahkan melampaui kebutuhan pangan.
Ekspor sawit pada 2024 menurun akibat harga CPO yang relatif lebih tinggi dibanding minyak nabati lainnya, sehingga konsumen global beralih. Namun, pada 2025 harga sawit kembali lebih rendah dibanding minyak nabati, meski selisihnya kian tipis.
Eddy juga mengungkap China masih menjadi tujuan ekspor terbesar, disusul India, Afrika, Uni Eropa, Pakistan, dan Amerika Serikat. Namun, ekspor ke India—pasar strategis kedua setelah China—menurun sepanjang 2024 hingga pertengahan 2025.
“India dengan konsumsi minyak nabati hampir 25 juta ton per tahun masih menjadi pasar utama. Dari impor 18,8 juta ton pada 2024, sekitar 4,4–4,8 juta ton di antaranya berasal dari Indonesia,” jelas Eddy.
Secara global, produksi minyak nabati mencapai 230 juta ton, dengan sawit menyumbang 37,4%. Dari angka itu, Indonesia berkontribusi 21,8% atau sekitar 57,5% dari total produksi sawit dunia. Dari sisi ekspor, Indonesia menguasai 50% pasar dunia, jauh di atas Malaysia dengan 30%.
Kendati demikian, industri sawit nasional menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari isu konflik lahan, regulasi deforestasi Uni Eropa (EUDR), hingga penertiban oleh Satgas Sawit. Eddy menegaskan, GAPKI mendorong kepastian hukum bagi pelaku usaha, khususnya bagi perusahaan yang sudah memegang sertifikat HGU atau hak milik.
“Persoalan HGU tidak bisa dipukul rata. Jika ada sertifikat resmi, maka lahan itu tidak bisa serta merta dianggap kawasan hutan,” kata Eddy.
Prospek Harga
Eddy memperkirakan harga CPO bergerak di kisaran US.100–1.200 per ton, dengan peluang menembus US.300 seiring permintaan global yang terus meningkat sementara produksi stagnan di Indonesia maupun Malaysia.
Meski demikian, Eddy menekankan bahwa kepentingan domestik tetap menjadi prioritas. Dengan mandatori biodiesel B40 yang membutuhkan sekitar 14 juta ton CPO, pasokan dalam negeri harus diamankan terlebih dahulu sebelum ekspor.
“Kalau kebutuhan domestik sudah terpenuhi, baru ekspor bisa dimaksimalkan. INDEF sedang mengkaji mana yang lebih optimal untuk kepentingan nasional,” tutupnya.
