JAKARTA, SAWIT INDONESIA - Sejak 2019, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) telah mengambil langkah proaktif dalam merespons isu terkait perburuhan. Upaya ini bertujuan untuk menunjukkan wajah perburuhan sawit Indonesia yang lebih terbuka. GAPKI menjalin kolaborasi erat dengan berbagai pihak, termasuk serikat buruh nasional dan internasional, untuk membangun dialog yang konstruktif.
Ketua Bidang Pengembangan GAPKI, Sumarjono Saragih, yang juga memimpin delegasi bipartit buruh dan pengusaha, mengungkapkan bahwa pihaknya bersama Serikat Buruh Sawit Nasional melakukan kunjungan strategis ke Eropa. Delegasi tersebut bertemu dengan berbagai pihak untuk memaparkan kondisi aktual perburuhan di Indonesia dan mendiskusikan dinamika isu buruh di Eropa, khususnya terkait legislasi baru Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD).
Diplomasi Intensif dalam Lima Hari
Kunjungan yang berlangsung pada 18–22 November 2024 ini melibatkan 10 sesi dialog intensif. Para delegasi bertemu dengan berbagai pihak, termasuk Kementerian Luar Negeri dan Pertanian Belanda, Parlemen Belanda, Komisi Uni Eropa (bidang Perdagangan dan Kerjasama), Asosiasi Pengusaha Eropa, NGO, hingga serikat buruh di Eropa.
“Kami juga melakukan kunjungan ke dua KBRI, yaitu di Belanda dan Uni Eropa - Belgia. Di sana, kami berdialog langsung dengan Dubes RI, Meyerfas dan Andri Hadi,” jelas Sumarjono.
Ia menambahkan bahwa misi ini berjalan efisien berkat dukungan dari dua serikat buruh besar di Belanda, CNV dan FNV, yang memiliki jaringan luas serta pengaruh besar di Eropa. “Kedua organisasi ini adalah mitra kami dalam berbagai kegiatan progresif di Indonesia selama beberapa tahun terakhir,” ungkapnya.
Tanggapan Positif dari Eropa
Dialog bipartit ini mendapatkan apresiasi tinggi dari berbagai pihak di Eropa. Model kolaborasi antara pengusaha dan buruh ini dianggap inovatif dan strategis, bahkan disebut sebagai langkah historis dalam diplomasi sawit.
“Uni Eropa menghargai inisiatif ini karena penghormatan terhadap hak buruh menjadi bagian penting dalam dokumen perjanjian dagang EU CEPA,” ujar Francesco Flores dari Komisi Uni Eropa bidang Perdagangan.
Namun, beberapa pihak di Eropa menilai pendekatan berbasis suka rela (voluntary-based) saja tidak cukup. “Kami mendukung legislasi CSDDD yang bersifat wajib (mandatory), sehingga akan memengaruhi perusahaan Uni Eropa serta rantai pasoknya,” jelas Danielle Hirsch, anggota parlemen Belanda.
Fokus pada Perlindungan Perempuan dan Anak
GAPKI juga memanfaatkan misi ini untuk memperkenalkan panduan praktis terkait perlindungan perempuan dan anak. Buku panduan tersebut diserahkan kepada para mitra dalam setiap pertemuan.
“Dalam waktu dekat, kami akan mencari peluang untuk memperluas inisiatif ini melalui kerjasama dengan mitra di Uni Eropa,” kata Qazal Jamail dari Komisi Uni Eropa bidang Kerjasama.
Tantangan Baru: Standar Upah Layak
Salah satu poin penting dalam legislasi CSDDD adalah penerapan standar upah layak (decent living wage), yang berpotensi menimbulkan interpretasi beragam di lapangan.
“Standar ini menjadi bagian integral dari CSDDD,” ungkap Alejandro Gonzales, penasihat kelompok S&D dan perwakilan NGO yang terlibat dalam advokasi legislasi ini.
Langkah GAPKI bersama serikat buruh Indonesia membangun dialog konstruktif dengan mitra Eropa menunjukkan komitmen industri sawit untuk menghormati hak buruh sekaligus menjawab tantangan global. Kolaborasi ini diharapkan dapat mempercepat penerapan standar perburuhan yang lebih baik di sektor sawit.
Sumber: gapki.id
