JAKARTA, SAWIT INDONESIA - Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Eddy Martono buka suara terkait kehadirannya di acara Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) Selasa ( 21 November 2023).
Eddy mengatakan, kehadirannya bukan untuk bergabung lagi dengan RSPO, melainkan untuk saling berkolaborasi terutama menghadapi enghadapi Undang-undang Anti Deforestasi Uni Eropa (EUDR).
“Kita engga perlu menjaga jarak. Kita butuh saling support. Apalagi sekarang ada EUDR dan semuanya bermasalah termasuk RSPO kan,” ujar Eddy saat dihubungi, Selasa (21/11/2023) malam.
Meski tidak lagi jadi anggota RSPO, Eddy menyatakan Gapki sendiri tidak melarang para anggotanya bergabung dengan RSPO.
Menurutnya, GAPKI secara organisasi memang sedang memfokuskan untuk memasifkan Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) karena sifatnya yang wajib (mandatory).
Sekarang, lanjut dia, para pemegang lisensi produk keberlanjutan baik RSPO, ISPO maupun Malaysian Palm Oil Certification Council (MPOCC) menghadapi ancaman nyata dari Uni Eropa karena negeri benua biru itu tidak mengakui sertifkat ketiga lembaga tersebut.
“Eropa kan mau buat standar sendiri tidak mengikuti ISPO, RSPO, MMSPO,” ungkap Eddy.
Sebelumnya, CEO RSPO, Joseph D'Cruz mengatakan, RSPO tengah meluncurkan sistem ketelusuran yang transparan yakni Certification, Trade and Traceability System/CTTS) pada Oktober 2023.
CTTS dirancang melalui pembentukan konsorsium tripartit yang terdiri dari ahli teknologi pertanian global untuk mendigitalisasi sistem ketelusuran. Dia optimistis dapat mengembangkan sistem sertifikasi keberlanjutan yang lebih mumpuni bagi industri dalam memenuhi permintaan pasar dan regulator saat ini.
"Ini untuk mengantisipasi kebutuhan yang berkembang pesat di masa depan, untuk memenuhi peraturan global yang semakin ketat, dimulai dari EUDR," ujar Joseph dalam konferensi RSPO 2023, Selasa (21/11/2023).
