Jakarta, SAWIT INDONESIA - Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) mendorong pemerintah untuk menerapkan mandatori biodiesel B50 secara fleksibel. Kebijakan ini dinilai perlu mempertimbangkan keseimbangan yang matang antara ketersediaan bahan baku sawit, lonjakan konsumsi minyak sawit di dalam negeri, serta volume ekspor guna menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Umum GAPKI, Eddy Martono, dalam wawancara di Kantor GAPKI Pusat, Jakarta. Menurut Eddy, mandatori biodiesel yang telah berjalan sejak 2015 terbukti memberikan kontribusi besar dalam menjaga stabilitas harga minyak sawit sekaligus menyelamatkan industri dari risiko jual rugi. Kendati demikian, tantangan baru mulai mengadang seiring rencana peningkatan porsi biodiesel.
Konsumsi domestik untuk kebutuhan minyak sawit saat ini berada di kisaran 23–24 juta ton per tahun, yang terbagi untuk sektor pangan dan biodiesel. Namun, dengan penerapan penuh B50, kebutuhan minyak sawit dalam negeri diproyeksikan melonjak hingga mencapai sekitar 29 juta ton pada 2027.
Lonjakan kebutuhan domestik ini beririsan langsung dengan ancaman penurunan produksi akibat fenomena El Niño. Eddy memperkirakan dampak cuaca ekstrem tersebut berpotensi memangkas produksi minyak sawit nasional sekitar 2,5 hingga 3 juta ton. Jika pasokan menyusut sementara kebutuhan dalam negeri meningkat, volume ekspor CPO Indonesia otomatis harus dikorbankan.
Penurunan volume ekspor ini dikhawatirkan memicu efek domino terhadap pembiayaan insentif atau subsidi biodiesel yang selama ini bersumber dari pungutan ekspor (levy). Jika penerimaan pungutan ekspor berkurang drastis sementara kebutuhan subsidi tetap tinggi, risiko kenaikan tarif pungutan ekspor demi menutupi kekurangan dana menjadi ancaman nyata. Kondisi tersebut pada akhirnya dikhawatirkan akan menekan harga CPO di dalam negeri serta merosotkan harga Tandan Buah Segar (TBS) di tingkat petani.
Sebagai solusi, GAPKI mengusulkan agar Indonesia mengadopsi pendekatan kebijakan yang lebih fleksibel seperti di Brasil—di mana alokasi pasokan dapat disesuaikan secara dinamis antara kebutuhan domestik dan pasar ekspor berdasarkan kondisi harga yang paling menguntungkan bagi negara dan masyarakat.
Selain fleksibilitas kebijakan, GAPKI menilai percepatan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) merupakan solusi fundamental jangka panjang. Saat ini, sekitar 3 hingga 4 juta hektare dari total kebun rakyat yang mencakup 41% luasan nasional telah berusia tua dengan produktivitas rendah di kisaran 10–12 ton per hektare, jauh di bawah potensi kebun peremajaan yang bisa mencapai 20–24 ton per hektare.
Kendati demikian, pelaksanaan PSR masih menghadapi tantangan ekonomi karena petani khawatir kehilangan mata pencaharian selama masa tunggu tanaman menghasilkan, yakni sekitar 2,5 tahun. Oleh karena itu, GAPKI mendorong adanya skema jaminan hidup atau kredit khusus agar para petani tidak ragu berpartisipasi.
Melalui sinergi antara fleksibilitas mandatori B50, peningkatan produktivitas hulu, dan perlindungan kesejahteraan petani, GAPKI berharap industri sawit nasional dapat terus menjadi motor penggerak transisi energi yang berkelanjutan tanpa mengorbankan ketahanan pangan maupun stabilitas ekspor.
Sumber: gapki.id
