Jakarta, SAWIT INDONESIA - Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia, Eddy Martono, mengungkap penyebab utama kelangkaan Minyakita yang sempat terjadi di Indonesia. Menurutnya, kondisi tersebut bukan karena perusahaan sawit lebih memilih ekspor, melainkan akibat turunnya ekspor minyak sawit Indonesia yang berdampak langsung pada pasokan domestik.
Dalam wawancara bersama CNBC Indonesia, Eddy menjelaskan bahwa penurunan ekspor hingga 30 persen pada Februari-Maret membuat kewajiban Domestic Market Obligation (DMO) ikut turun drastis.
“Biasanya DMO sekitar 1,9 juta ton, turun menjadi sekitar 1 juta ton. Akibatnya suplai Minyakita berkurang hampir 900 ribu ton,” ujar Eddy.
Kelangkaan Minyakita Dipicu Turunnya DMO dan Lonjakan Harga Minyak Goreng
Eddy menjelaskan, di tengah kenaikan harga minyak goreng komersial, masyarakat akhirnya beralih mencari minyak subsidi seperti Minyakita. Hal ini memperparah kelangkaan di lapangan.
Menurutnya, kenaikan harga bahan pendukung seperti plastik yang mencapai 60–120 persen turut mendorong harga minyak goreng non-subsidi semakin mahal.
“Minyak komersial sebenarnya ada, yang bermasalah itu minyak subsidi seperti Minyakita,” katanya.
Ia menilai solusi utama yang harus dilakukan pemerintah adalah operasi pasar dan pengawasan distribusi agar minyak subsidi benar-benar tepat sasaran.
GAPKI Ingatkan Risiko Ekspor Sawit Indonesia Menurun
Selain persoalan Minyakita, Eddy juga mengingatkan bahwa peningkatan konsumsi domestik akibat program biodiesel B50 mulai membuat negara importir khawatir terhadap pasokan minyak sawit Indonesia.
Negara-negara seperti Pakistan disebut sangat bergantung pada minyak sawit Indonesia dan mulai mempertanyakan jaminan pasokan ke depan.
Menurut Eddy, Indonesia harus tetap menjaga pasar ekspor karena negara pembeli dapat beralih ke minyak nabati lain seperti minyak kedelai, bunga matahari, dan rapeseed apabila pasokan sawit Indonesia terganggu.
“Kalau mereka sudah menemukan pengganti, belum tentu mudah bagi Indonesia merebut kembali pasar itu,” ujarnya.
Produksi CPO Indonesia Dinilai Masih Stagnan
Eddy mengungkapkan, produksi Crude Palm Oil (CPO) Indonesia sebenarnya bisa menembus 60 juta ton per tahun. Namun hingga 2025 produksi masih bertahan di kisaran 51 juta ton akibat lambatnya program peremajaan sawit rakyat (PSR).
Ia menyebut perusahaan sawit sudah rutin melakukan replanting sekitar 4–5 persen per tahun. Namun di tingkat petani, banyak yang belum melakukan peremajaan karena khawatir kehilangan penghasilan selama masa tanam ulang.
“Petani takut kehilangan pendapatan ketika sawit ditebang. Karena itu perlu ada jaminan hidup selama masa tunggu tanaman baru menghasilkan,” jelasnya.
Selain itu, banyak lahan petani yang masih berstatus kawasan hutan sehingga sulit mengakses bantuan dana BPDP untuk program PSR.
El Nino dan Kebakaran Jadi Ancaman Besar Industri Sawit
Eddy juga mengingatkan ancaman El Nino terhadap produksi sawit nasional pada 2026–2027. Menurutnya, dampak terburuk bisa terjadi apabila musim kering memicu kebakaran kebun sawit.
“Kalau kebakaran terjadi, dampaknya ke produksi bisa lebih dari dua tahun,” katanya.
Karena itu, GAPKI disebut sudah mulai melakukan langkah antisipasi dan persiapan menghadapi potensi kebakaran selama musim kering.
Kebutuhan Dalam Negeri Jadi Prioritas Utama
Meski kebutuhan CPO untuk program B50 diperkirakan mencapai 16 juta ton per tahun, Eddy memastikan kebutuhan pangan dan energi domestik tetap menjadi prioritas utama pemerintah.
Ia menegaskan, apabila produksi stagnan sementara konsumsi dalam negeri terus meningkat, maka volume ekspor yang akan lebih dulu dikurangi.
“Kalau produksi tidak mencukupi, yang pertama dikurangi pasti ekspor. Kebutuhan dalam negeri tidak mungkin dikorbankan,” tegasnya.
Eddy menambahkan, percepatan program peremajaan sawit rakyat menjadi kunci penting agar Indonesia mampu menjaga keseimbangan pasokan sawit untuk kebutuhan domestik sekaligus mempertahankan pasar ekspor global.
Sumber: gapki.id
