Jakarta, SAWIT INDONESIA – Ekspor minyak sawit Indonesia ke India mengalami penurunan signifikan belakanganan ini. Koordinator Fungsi untuk Wilayah India dan Bhutan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Syafran Haris menjelaskan bahwa salah satu penyebab penurunan ekspor tersebut karena adanya hambatan mengenai tarif impor yang tinggi.
Ia menuturkan, pada September 2024, India menaikkan pajak impor minyak sawit dari 12,5 persen menjadi 32,5 persen. Hal ini, menurutnya, menambah tantangan bagi Indonesia dalam bersaing dengan negara eksportir minyak nabati lainnya.
“Selain tarif, kampanye negatif mengenai minyak sawit di India juga menjadi tantangan. Minyak sawit dicitrakan sebagai minyaknya orang miskin dan buruk bagi kesehatan, serupa dengan kampanye di Uni Eropa,” jelas Syafran dalam diskusi Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menggelar diskusi bertajuk “Peluang Pasar India Untuk Komoditas Indonesia”, Jumat (27/9/2024).
Adapun Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) mencatat bahwa produksi minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) nasional pada Juli 2024 mengalami penurunan baik secara bulanan maupun tahunan. Menurut negara tujuannya, penurunan ekspor terbesar terjadi untuk tujuan India yang turun 490 ribu ton menjadi 293 ribu ton setelah naik 599 ribu ton pada bulan sebelumnya.
Selain hambatan citra, menurut Syafran India juga saat ini sedang menjalankan program National Mission on Edible Oils – Oil Palm (NMEO-OP) yang bertujuan mengurangi ketergantungan pada impor minyak sawit. Meskipun target peningkatan produksi lokal diperkirakan sulit tercapai, upaya ini tetap menjadi ancaman bagi eksistensi pasar ekspor minyak sawit Indonesia di India.
Dalam kesempatan itu, Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan Kementerian Perdagangan Farid Amir menyoroti peran penting pemerintah dalam mendukung peningkatan ekspor ke India. Menurutnya, meskipun berbagai hambatan, terutama terkait tarif, pemerintah terus berupaya menanggulangi masalah ini dengan berbagai inisiatif.
“Kami selalu mengembangkan promosi dan misi dagang, baik di dalam maupun luar negeri. Termasuk dengan promosi melalui kerja sama kementerian lain, seperti Kementerian Perindustrian dan Kementerian Pertanian. India memiliki potensi besar, meskipun produk yang diekspor ke sana lebih banyak bersifat curah dan melibatkan perusahaan menengah ke atas,” ujar Farid Amir.
Ia juga menegaskan bahwa pemerintah terus berupaya memanfaatkan perjanjian perdagangan, seperti ASEAN-India Free Trade Area (AIFTA) untuk membuka akses pasar lebih luas bagi komoditas Indonesia.
“Kami sedang meninjau AIFTA dan mengejar PTA (preferential trade agreement/perjanjian perdagangan preferensial) yang lebih menguntungkan bagi produk seperti CPO,” tambahnya.
