Jakarta, SAWIT INDONESIA - Pengamat Ekonomi Universitas Palangkaraya Fitriana Husnatarina menilai pengelolaan kebun sawit sitaan melalui skema Kerja Sama Operasional (KSO) yang dijalankan PT Agrinas Palma Nusantara berpotensi membawa sejumlah dampak bagi industri sawit nasional, terutama terkait struktur pasar dan iklim investasi.
Menurut Fitriana, pada prinsipnya konsep KSO memiliki mandat pemberdayaan dan membangun hubungan symbiosis mutualisme antara pelaku usaha, pemangku kebijakan, dan masyarakat. Namun, ia menekankan bahwa efektivitasnya sangat bergantung pada arah kebijakan dan implementasi di lapangan.
“Yang perlu dicermati adalah bagaimana konteks pemberdayaan dalam blueprint kebijakan KSO itu berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat, percepatan ekonomi, serta variabel pembangunan daerah lain,” ujarnya kepada redaksi sawitindonesia.com.
Fitriana menilai keterlibatan Agrinas Palma dalam model KSO dapat membentuk dinamika pasar baru di sektor sawit. Hal tersebut berpotensi memperkuat peran negara dalam rantai industri, namun di sisi lain juga membuka risiko konsentrasi pasar apabila tidak diimbangi kebijakan kompetisi yang sehat.
“Kalau bicara Agrinas, ini berkaitan dengan pembangunan usaha yang menciptakan lapangan kerja dan aktivitas ekonomi. Pertanyaannya, iklim apa yang dibangun? Ketika policy maker terlibat dalam ekonomi dan ada intervensi tertentu, risiko monopoli bisa muncul,” jelasnya.
Ia menambahkan, tanpa instrumen persaingan yang kuat, pasar dapat bergerak dari awalnya mendukung skema KSO menuju pola-pola monopolistik yang menekan kompetisi.
Fitriana mengingatkan bahwa dominasi aktor tertentu berpotensi memunculkan ketidakefisienan maupun moral hazard, terutama bila kompetisi tidak menjadi mekanisme evaluasi kinerja.
“Kalau kompetisi dibatasi, harus ada yang dikuatkan dulu. Ini bisa masuk dalam upaya pemberdayaan ekonomi dan itu tidak salah. Tapi masalah muncul ketika monopoli memicu ketidakefisienan, korupsi, atau ketergantungan karena pasar tidak mendorong performance-based business,” tegasnya.
Ia menyebut contoh negara seperti China yang sempat membangun ekosistem ekonomi secara monopolistik pada fase awal untuk memperkuat fondasi industri domestik. Namun model seperti ini membutuhkan batas waktu, pengawasan, dan perhitungan biaya manfaat yang ketat.
Sebelumnya pada akhir Desember 2025, Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan menjelaskan bahwa terjadinya konflik KSO ini kerap memicu ketegangan antara perusahaan pemegang KSO dengan kelompok tani dan koperasi setempat. Saat ini, pihaknya telah melakukan pertemuan intensif dengan manajemen PT Agrinas Palma Nusantara untuk mencari solusi jangka panjang terkait permasalahan tersebut.
"Hampir keseluruhan jenis konflik ini sama karena adanya benturan antara penerima KSO dengan petani lokal atau koperasi pengelola lama. Selanjutnya, kami lakukan pemaparan fakta-fakta di lapangan secara langsung kepada Dirut Agrinas," ujar Irjen Herry Heryawan saat Rilis Akhir Tahun di Mapolda Riau, Kota Pekanbaru, pada 28 Desember 2025.
Irjen Herry Heryawan mengatakan pengamanan perkebunan sawit tidak boleh diserahkan kepada kelompok informal yang tidak memiliki tanggung jawab hukum. Langkah tegas ini diambil menyusul meningkatnya konflik KSO sawit yang berulang dan semakin kompleks.
Penegasan Polda Riau tak lepas dari memanasnya konflik KSO sawit di Kabupaten Bengkalis. Bentrokan terjadi pada Senin (22/12/2025) pagi di areal eks PT SIS, melibatkan pekerja PT PAB dan kelompok eks karyawan PT SIS.
Herry Heryawan menilai konflik KSO sawit kerap dipicu oleh lemahnya komunikasi antara perusahaan penerima KSO dengan petani lokal maupun koperasi pengelola sebelumnya. Ketidakhadiran manajemen perusahaan di lokasi saat tensi meningkat juga memperparah keadaan.
“Kalau komunikasi tidak berjalan, lalu pengamanan diserahkan ke pihak-pihak yang tidak profesional, konflik hanya tinggal menunggu waktu,” pungkasnya.
