Jakarta, SAWIT INDONESIA – Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) menghadiri Dialog HKTI bersama Menteri Pertanian RI yang bertemakan “Bersama Presiden Prabowo Mewujudkan Swasembada Pangan Berkelanjutan dan Hilirisasi Pertanian” di Jakarta, Selasa (16 Desember 2025). Dialog ini mengundang semua pelaku usaha tani tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan pihak terkait lainnya.
“Petani sawit yang juga bagian dari ketahanan pangan. Artinya kita mempunyai sudut pandang yang namanya ketahanan pangan agar masyarakat bisa membeli produk-produk pangan,” jelas Ketua Umum DPP APKASINDO, Dr.Gulat Manurung, MP., C.IMA., C.APO.
Menurut Gulat, pemahaman ketahanan pangan menurut beberapa pengamat bukan hanya identik dengan beras. Tetapi juga didefinisikan sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi negara hingga individu, yang dicirikan oleh ketersediaan, akses, pemanfaatan, dan stabilitas pangan yang cukup, aman, bergizi, beragam, merata, serta terjangkau, agar setiap orang dapat hidup sehat dan produktif, bebas dari ancaman kelaparan.
“Saat ini, petani sawit saat ini mempunyai nilai tukar petani (NTP) antara 150– 170, tertinggi dari semua sektor usaha tani. Ini menandakan daya belinya lebih tinggi sehingga bisa memutar ekonomi di daerah dan multiplier effect sangat luas. Artinya dampak dari petani sawit sangat besar secara ekonomi makro,” tambah Gulat.
Menurutnya, jika ekonomi petani sawit berputar maka berputar juga ekonomi secara umum, sehingga daya beli masyarakat sebagai dampak ekonomi sawit menjadi penting dengan istilah ketahanan pangan, karena kebutuhan pokok pangan seperti beras akan terjangkau masyarakat.
“Saya bukan ahli ekonomi tapi yang pernah saya pelajari bahwa ketahanan pangan itu berkorelasi dengan daya beli,” jelas Dr.Gulat.
Lebih lanjut, Dr. Gulat juga menyambut baik dari ide Presiden Prabowo untuk mewujudkan ketahanan pangan melalui swasembada dan hilirisasi, karena ketahanan pangan memang berkaitan dengan pertahanan negara.
Terkait hilirisasi sudah sangat tepat, yakni jangan menjual produk bahan baku tapi harus menjadi barang setengah jadi atau bila perlu barang jadi, termasuk sawit.
Sebab tidak ada negara lain sehebat Indonesia dibidang hilirisasi sawit bahkan kita sekarang sudah menuju ke B50 (50 persen berbahan baku sawit). Namun harus diperhatikan bahwa hilirisasi tanpa perbaikan sektor hulu (huluisasi) itu akan sia-sia.
“Hal ini karena saat ini hilirnya berjalan kencang tapi hulunya mogok dan tidak bisa mengimbangi suply bahan baku untuk hilirnya. Oleh karena itu hilirisasi harus berjalan seiring dengan huluisasi yang mana huluisasi sawit di Indonesia tertinggal jauh dari hilirisasi,” papar Doktor lulusan Universitas Riau ini.
"Terkait huluisasi ini tidak ada jalan lain harus dengan PSR (Peremajaan Sawit Rakyat), karena masalah sawit Indonesia ada di perkebunan sawit rakyat, khususnya terkait produktivitas dan tidak kalah urgen juga dengan klaim kawasan hutan oleh kementerian kehutanan," ulas Dr Gulat.
Adalah benar ungkapan sastra terkait romantisme demikian juga terkait sawit Indonesia."Berhentilah romantisme saling klaim antar K/L, kita harus menyatukan pemahaman ketahanan pangan salah satunya melalui daya dukung ekonomi petani sawit dan itu hanya bisa tercapai melalui didirikannya Badan Kelapa Sawit Nasional (BKSN)," ujarnya.
