Brussel, SAWIT INDONESIA – Sembilan petani perempuan Indonesia dari komoditas yang terdampak implementasi EU Deforestation-free Regulation (EUDR) mengunjungi Brussel untuk berdialog dan menyampaikan dampak dari aturan ini.
Kesembilan petani ini mewakili komoditas sawit, kakao, kopi, dan yang selama dua hari, pada 15-16 September 2025, yang bertemu dengan perwakilan asosiasi industri, pelaku industri dan think tank untuk berdialog tantangan dan dampak nyata implementasi EUDR.
Petani perempuan ini menekankan bahwa regulasi yang kompleks berpotensi menyingkirkan jutaan petani kecil dari rantai pasok global.
Duta Besar RI untuk Belgia, Andri Hadi menjelaskan bahwa kegiatan ini bagian dari roadshow para petani perempuan ke Eropa yang juga berlangsung di London dan Roma. Ia menekankan pentingnya melihat EUDR dari sisi manusia, karena persyaratan yang rumit berisiko menghambat akses jutaan petani kecil Indonesia.
“Petani perempuan adalah wajah nyata rantai pasok berkelanjutan Indonesia, dan keberlanjutan harus berjalan seiring dengan perlindungan penghidupan mereka,” ujar Dubes Andri.
Dalam pertemuan dengan Komisi Eropa (DG ENV dan DG INTPA) dan EEAS pada 16 September, para petani menyoroti keterbatasan teknologi, biaya tinggi, dan dokumen administratif sebagai hambatan utama.
“Kami khawatir hasil kami hilang bukan karena merusak hutan, tetapi karena tidak mampu memenuhi persyaratan administratif yang mahal,” ujar Febriani Sumbung, petani kakao dari Manokwari, Papua Barat.
Indonesia mendorong agar penerapan EUDR mengakui berbagai sertifikasi nasional maupun internasional yang sudah ada, serta dilengkapi dukungan finansial dan teknis. Upaya keberlanjutan tidak hanya harus melindungi hutan, namun juga harus melindungi penghidupan para petani kecil.
